Moratorium Dicabut, Gubernur Lampung Minta Pemuda Bersiap Magang Kerja ke Jepang
BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, meminta para pemuda khususnya lulusan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah kejuruan (SMK) mempersiapkan fisik dan mental untuk mengikuti program magang ke Negeri Sakura, Jepang, selama tiga tahun. Menurut Gubernur, peluang ini harus dimanfaatkan karena sempat terhenti enam tahun akibat sanksi moratorium karena ada sejumlah peserta mangkir.
"Alhamdulillah berkat perjuangan selama setahun, akhirnya pemerintah Jepang bersedia mencabut moratorium itu dan kembali memberi kesempatan bagi pemuda Lampung untuk belajar sambil kerja di Jepang. Ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, karena tidak semua provinsi mendapat kesempatan magang ke Jepang," kata Gubernur Ridho, di Bandar Lampung, Senin (17/4/2017).
Alumnus magang Jepang di Lampung mencapai ribuan. Sejak 2011 program ini dihentikan karena ada beberapa peserta mangkir dari program. Dampaknya, program ini terhenti selama enam tahun. Sejak menjabat Gubernur Lampung, Ridho meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lampung melobi Kementerian Tenaga Kerja dan pemerintah Jepang.
"Lampung berhasil meyakinkan Jepang setelah 80% dari peserta yang mangkir itu ditemukan dan kembali ikut pemagangan. Ini upaya untuk menurunkan angaka pengangguran dan meningkatkan daya saing tenaga kerja asal Lampung. Oleh karena itu, bagi lulusan SMA dan SMK yang berminat, saya minta bersiap dari sekarang," kata Ridho.
Proses seleksi peserta dijadwalkan berlangsung 25-28 September 2017 di kantor Disnakertrans Provinsi Lampung. Peserta lulusan SMA/SMK dengan maksimal usia 26 tahun, pria, dan belum menikah. Peserta harus warga Lampung dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) Lampung yang masih berlaku, sehat fisik, dan mental.
Proses seleksi bekerja sama dengan Korem 043/Gatam dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Provinsi Lampung. Menurut Ridho, jumlah peserta tidak dibatasi. "Silakan daftar sebanyak-banyaknya karena peserta magang tidak dibatasi, yang penting lulus seleksi, karena kerja di Jepang yang punya empat musim butuh kesiapan fisik prima. Saat ini, Jepang membutuhkan tenaga kerja untuk industri dan manufaktur," kata Ridho.
Bagi peserta yang lulus magang kerja, pada bulan pertama bakal menerima insentif 80 ribu yen. Kemudian, pada bulan kedua hingga ke-24 mendapat insentif 90 ribu yen dan pada bulan ke-25 hingga ke-36 mendapat 100 ribu yen. Peserta juga mendapat asuransi kesehatan dan jiwa. Setelah magang tiga tahun, setiap peserta mendapat sertifikat dari Japan International Corporation (JITCO) dan dana kewirausahaan sebesar 600 ribu yen. Peserta magang juga diutamakan bekerja di berbagai perusahaan Jepang di Indonesia.
Sebagai langkah awal program magang ke Jepang ini, menurut Kepala Disnakertrans Provinsi Lampung, Sumiarti Somad, telah diteken piagam deklarasi pada 15 Maret 2017 antara Pemprov Lampung, Ikatan Pengusaha Kenshuusei Indonesia (Ikapeksi) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Lampung. "Ikapeksi adalah perhimpunan para alumnus magang Jepang. Mereka berkomitmen membantu calon peserta bagaimana bekerja di Jepang," kata Sumiarti Somad.
Deklarasi itu, kata Sumiarti, merupakan langkah awal untuk meyakinkan pemerintah Jepang agar program magang ke Jepang dapat berlangsung kembali. Dia berharap para peserta tidak mengulangi kesalahan yang sama, karena butuh waktu lama meyakinkan pemerintah Jepang untuk mencabut moratorium itu. "Kami bersyukur dapat dukungan penuh dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur agar program ini kembali berjalan. Banyak alumnus magang ke Jepang yang sukses," kata Sumiarti.
Seluruh biaya seleksi hingga peserta lulus menjadi tanggungan Kemenakertrans RI dan Pemprov Lampung. "Kami bertanggungjawab seleksi di tingkat Provinsi Lampung hingga mengantar peserta karantina di Bekasi, Jawa Barat. Pengiriman ke Jepang dan selama proses magang menjadi tanggungan pusat,@ kata Sumiarti. (PRO1)
#magang kerja # jepang # dinas tenaga kerja dan transmigrasi # tenaga kerja
