Catatan: Ribut Jatah per Media Rp200 Ribu di Pringsewu, Mulailah Bekerja Profesional

Ilustrasi media massa online. LAMPUNGPRO.CO/DOK

PRINGSEWU (Lampungpro.co): Jagad media di Lampung, khususnya Pringsewu dibuat heboh pada Kamis (29/4/2021), ketika jurnalis senior Heri Ch. Burmelli, berteriak mempermasalahkan pukul rata jatah kerja sama media Rp200 ribu di Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Dalam video yang tak lagi bisa ditonton di Youtube itu, Heri bahkan mengultimatum akan melengserkan Bupati Pringsewu Sujadi Saddat. 

Di sisi lain, kata Heri, Bupati Sujadi tengah membangun istana di Bandar Lampung. Kepada Lampungpro.co, Heri mengaku membuat video itu lantaran kesal karena banyak mendapat pengaduan dari rekan seprofesinya. "Saudaraku Jamhari Warta 9 ngejerit. Japri saya cuma dihargai Rp200 ribu bahkan pernah ditawar Rp400 ribu, dia nggak bersedia. Anehlah Pak Sujadi ni kek nggak doyan duit, tapi kok giat membangun istana kata Jamhari," kata Heri, Jumat (30/4/2021).

Masalah pun melebar ke bukan inti persoalan, lantaran ada media yang mengunggah berita dengan foto Wakil Bupati Fauzi bersama beberapa orang. Di antaranya fungsionaris Partai Golkar Sabnu Alie dan sempat dimuat di sebuah konten YouTube dan Whatsapp Group di Pringsewu membuat orang nomor dua di Kabupaten Pringsewu itu ajukan keberatan. Fauzi menegaskan, foto ramai-ramai yang beredar tanpa sepengatuannya dan tak terkait dengan statemen Heri Ch. Burmelli di media sosial dan soal lainnya. 

Sebenarnya, masalah ini bukan hanya terjadi di Pringsewu. Hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung kini pusing untuk membagi kerja sama dengan media massa. Terlebih, makin banyaknya bermunculan media online, membuat Dinas Komunikasi, Informasi, dan Informatika (Diskominfotik) harus putar otak mengakomodasi semua permohonan kerja sama.

Menurut catatan Lampungpro.co, ada beberapa jalan pintas yang diambil untuk mengakomodirnya. Misalnya, membuat grade atau peringkat media berdasarkan lamanya beroperasi, yakni grade A, B, C, dan seterusnya. Nantinya, nilai kerja sama akan ditentukan berdasarkan grade itu

Ada juga yang harus melampirkan rekomendasi dari organisasi wartawan di wilayah itu. Tanpa rekomendasi dari organisasi profesi itu, permohonan tidak akan diproses. Cara berlindung di balik organisasi profesi ini sempat membuat ribut pengelola media, karena dianggap tidak adil.

Namun ada juga yang sama sekali tak membuat aturan alias kocok bekem. Kerja sama hanya berdasarkan kedekatan pejabat di daerah itu dengan media. Makin dekat hubungan pribadinya, makin kuat kerja sama. Maka tak aneh, jika satu orang bisa punya lebih dari satu media. Satu orang bisa mengajukan dua hingga tiga media.

Tetapi ada juga yang mulai bekerja secara profesional. Sejumlah pemerintah daerah mulai menerapkan aturan yang dipakai di berbagai daerah di Indonesia, dengan mengikuti aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, misalnya. Kerja sama dengan media diumumkan melalui internet pm-oke.lampungbaratkab.go.id. Registrasi kerja sama semua media baik cetak, online, maupun elektronik, wajib melalui saluran itu. 

Ada 12 dokumen yang harus dilampirkan bagi media cetak dan online. Sedangkan bagi media siaran sebanyak 13 dokumen. Semua dokumen dalam bentuk file format PDF. Untuk upload dokumen, pemohon tinggal klik tombol 'Upload Dokumen'.

Dokumen tersebut yakni surat permohonan kerja sama disertai dengan rencana anggaran biaya yang ditandatangani pimpinan media massa/perusahaan. Kemudian, akta notaris, SK pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, lampiran SK pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, dan nomor izin berusaha (NIB)/surat izin usaha perdagangan (SIUP).

Selain itu, tanda daftar pengesahan (TDP)/NIB, nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan dan SPT tahunan/surat keterangan fiskal perusahaan. Lalu, sertifikat verifikasi Dewan Pers/bukti daftar perusahaan dari Dewan Pers, surat tugas kepala biro, kartu identitas pimpinan perusahaan dan wartawan yang bertugas di Lampung Barat. Terakhir, profil media dan foto kantor perusahaan.

Jumlah media online memang terus bertambah seiring makin tinggi pembacanya. Berdasarkan data Dewan Pers setidaknya ada 47 ribu media massa online. Menurut hasil survei Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), jumlah pembaca media online justru naik. Sayangnya, berbanding terbalik dengan pendapatan. 

AMSI merilis traffic naik di daerah, hampir semua media lokal naik tinggi, ada yang naik hingga 200%. Tapi revenue turun jauh, rata-rata 30-40%. Khusus di media online daerah, penurunan iklan hingga 80% karena biasanya orderan berasal dari pemerintah daerah.  

Di tengah tumbuh suburnya media massa online, dibutuhkan ketaatan menerapkan aturan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. UU Pers antara lain mengamanatkan Dewan Pers untuk melindungi kemerdekaan pers, mengkaji dan pengembangan kehidupan pers, serta menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.

Ketaatan pemerintah daerah mengikuti aturan Dewan Pers dalam menyelenggarakan penyebarluasan informasi pembangunan, merupakan bagian dari ketaatan menjalankan Undang-Undang.  Merujuk pada ketaatan menjalankan konstitusi seperti di Lampung Barat itu, seharusnya tak ada lagi ribut-ribut rebutan jatah kerja sama dengan media, karena aturan mainnya jelas. Masalahnya, mau atau tidak. (AMIRUDDIN SORMIN-JURNALIS)

 


 

 



#media massa # media online # media cetak # media elektoronik # kerja sama # uu pers # dewan pers # kode etik jurnalistik
Related Post
COMMENTS