Catatan: Bertahan Jadi Juru Kunci Capaian Vaksinasi Nasional, Ada Apa dengan Lampung?

Vaksinasi pelajar SMP di Kota Bandar Lampung sebagai persiapan belajar tatap muka. LAMPUNGPRO.CO/SANDY

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Mestinya sejak Presiden RI Joko Widodo berkunjung ke Lampung pada 2 September lalu, posisi Lampung melejit dari posisi juru kunci capaian vaksinasi secara nasional. Apalagi kunjungan Presiden ke Lampung agenda utamanya adalah meninjau vaksinasi bagi pelajar dan umum.

Namun setelah sepekan kunjungan Presiden berlalu, posisi Lampung belum beranjak dari juru kunci di 34 provinsi. Berdasarkan data vaksi Kementerian Kesehatan yang dirilis Jumat (10/9/2021), Lampung bertahan di klasemen paling dasar. Posisi paling buncit itu untuk vaksin pertama dan vaksin kedua.

Dari data itu, vaksinasi dosis pertama Lampung baru mencapai 993.310 dan vaksin kedua 574.237 dosis. Menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sasaran vaksin mencapai 6,64 juta.

Hingga Sabtu (11/9/2021), vaksinasi 1 di Lampung mencapai 966.545 (14,54%) dan vaksinasi kedua 557.316 (8,39%). Sedangkan vaksinasi ketiga baru mencapai 17.430 atau 0,26%.

Publik pun dibuat bertanya-tanya. Ada apa dengan Lampung? Presiden sudah datang. Para nakes sudah curhat langsung ke orang nomor satu di Indonesia itu tentang kekurangan vaksin. 

Saya pun tadinya membayangkan, begitu Presiden meninggalkan Lampung, hari-hari ke depan Lampung dibanjiri vaksin dan posisi Lampung paling tidak naik ke posisi tengah alias tak lagi di juru kunci.

Dari kondisi itu, saya melihat masalahnya bukan lagi di stok vaksin, karena pemerintah menyatakan stok cukup. Pun, ini bukan lagi masalah SOP (standar operasional prosedur), tapi masalah kinerja. 

Bagaimana tidak, semua provinsi tentu menghadapi masalah yang sama dalam vaksinasi ini. Sama-sama tak punya industri vaksin sendiri dan semuanya minta ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan.

Salah satu kesalahan mendasar yang dipertontonkan ke publik adalah gaya 'one man show' dalam vaksinasi. Masih segar dalam ingatan masyarakat Lampung, bagaimana Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menggelar vaksinasi sendiri di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang menimbulkan antrian panjang dan kerumunan, pada Sabtu (3/7/2021). Antrean warga yang ingin divaksin mencapai lebih dari 1.000 orang.

Tak kapok dapat sorotan miring, eh, kejadian serupa terulang di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) yang notabene dibina Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, pada Kamis (12/8/2021), berujung dibubarkan polisi. Dari dua kasus ini memang aneh, mengapa Dinas Kesehatan yang seharusnya di posisi pengatur kebijakan dan pengawasan alias regulator berubah jadi operator.

Kalau regulator jadi operator, lalu siapa yang mengawasi dan mengevaluasi? Wajar kalau sampai hari ini, dari dua kasus kerumunan itu, tak terdengar ada yang kena sanksi. Padahal jelas-jelas melanggar protokol kesehatan. 

Dalam manajemen ini yang disebut manajemen tukang sate. Ayam potong sendiri, seset sendiri, tusuk sendiri, kipas sendiri, dan jual sendiri. Tentu saja kasus ini menjadi catatan Kementerian Kesehatan, karena seharusnya fasilitas kesehatan (faskes) yang diberdayakan dan Dinas Kesehatan sebagai supervisor. 

Logika sederhana pun sebenarnya bisa dilakukan mengapa vaksinasi di Lampung terendah nasional. Tentu Kementerian Kesehatan memiliki ukuran capaian vaksinasi yang selalu rendah di Lampung. Dalam logika Kementerian Kesehatan, bisa jadi berguman seperti ini, "Percuma dikasih vaksin banyak, capaiannya rendah."

Rendahnya vaksinasi di Lampung juga cerminan buruknya perencanaan dan manajemen logistik. Kita tak pernah tahu sebenarnya berapa kebutuhan tiap faskes yang ada di Lampung, berapa sasaran dan stoknya, serta kapan habis. Itu sebabya, pengiriman vaksin di Lampung seperti kurva mendatar, karena buruknya perencanaan dan sistem logistik.

Tak salah juga pikiran liar publik kemudian menilai buruknya koordinasi provinsi dengan kabupaten/kota dalam penanganan vaksinasi ini. Dalam hal ini buruknya koordinasi antara Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Itu sebabnya, harus dilakukan perombakan dan penyegaran besar-besaran di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, sebagai ujung tombak dan dirigen vaksinasi. Jika tidak, berapa kali pun Presiden berkunjung ke Lampung yang terjadi cuma seremoni. Waktu habis tanpa perbaikan. (Amiruddin Sormin, jurnalis tinggal di Bandar Lampung).

 



#vaksin covid-19 # lampung # tenaga kesehatan # puskesmas # dinas kesehatan # provinsi lampung # kabupaten # kota # vaksinasi
Related Post
COMMENTS