Dishut Lampung Minta Hentikan Perusahaan Kupas Singkong di Gunung Balak Lampung Timur

Aktivitas perusahaan pengupasan singkong di Register 38 Gunung Balak Lampung Timur. LAMPUNGPRO.CO/AGUS SUSANTO

SEKAMPUNG UDIK (Lampungpro.co): Kegiatan perusahaan kupas singkong di hutan lindung Register 38 Gunung Balak, Lampung Timur, terus menuai polemik. Pasalnya perusahaan kupas singkong itu tidak memiliki izin resmi. 


Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Lampung Yayan Ruchyansyah mengaku sudah memerintahkan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Gunung Balak, untuk menghentikan aktivitasnya. Namun kenyataannya sampai saat ini aktivitas perusahaan dimaksud masih terus berjalan.

"Loh saya sudah perintahkan KPH Gunung Balak, agar memberhentikan aktivitas perusahaan kupas singkong dalam kawasan hutan lindung," kata Yayan Ruchyansyah, saat dikonfirmasi Suara.com (jaringan media Lampungpro.co), Rabu (23/11/2021).

Dia memberikan perintah secara formal kepada KPH Gunung Balak untuk menghentikan produksi kupas singkong milik Komang sebulan lalu. Sebab lokasi perusahaan dan kondisi bangunan secara permanen dinyatakan masuk Register 38, Gunung Balak, Lampung Timur. "Kalau memang belum dihentikan, saya akan panggil KPH Gunung Balak, kemungkinan besok akan saya panggil," kata Yayan Ruchyansyah yang juga mantan Kepala KPH Batu Tegi, Tanggamus itu.

Menurut Ruchyansyah, kalau memang pemilik perusahan hendak memproses perizinan pengelolaan kawasan Register 38, dipersilahkan. Namun aktivitas produksi kupas singkong harus dihentikan hingga izin pengelolaan lahan selesai. 

Adanya perusahaan produksi kupas singkong di hutan lindung Register 38 Gunung Balak, membuat dua warga Lampung Timur yakni Husein dan Feri, mendatangi Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Tujuannya, ingin meminta izin mengelola kawasan dengan membuat usaha komersil.

"Ya tujuan kami berdua ke Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, ingin koordinasi bagaiman cara nya bisa mendapat izin perusahaan dalam kawasan hutan lindung," kata Feri dan Husein, Selasa (23/11/2021).

Sementara itu, Kabid Perlindungan dan Konservasi Hutan Zulhaidir, menyarankan kedua orang tersebut, mengurus berbagai persyaratan, hingga disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk membuat usaha komersil di hutan lindung Gunung Balak. Sebagian persyaratan yang harus dilalui, kata Zulhaidir, harus membuat surat permohonan kepada KPH setempat. Selanjutnya KPH akan memfasilitasi untuk menyampaikan permohonan ke Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, sebelum surat tersebut tiba di meja Kementerian LHK.

Kepada calon pengelola hutan lindung harus memiliki kelompok sebagai syarat dasar agar bisa mendapatkan izin dari pemerintah. "Ya silahkan saja kalian mengurus perizinan pengelolaan hutan dengan sistem kerjasama dengan pemerintah dan harus mentaati peraturan yang dituangkan oleh Kementerian LHK terkait pengelolaan hutan lindung," ujar Zulhaidir kepada Husein dan Feri.

Keduanya mempertanyakan adanya salah seorang di Lampung Timur yang bisa membuka perusahaan tanpa repot mengurus perizinan seperti yang disampaikan Zulhaidir. "Pak kok begitu rumit, sementara kenapa di Gunung Balak ada perusahaan singkong, namun pemiliknya tanpa harus mengurus perizinan yang sesuai dengan bapak sampaikan," ucap Feri.

Mendengar pertanyaan tersebut, anggota Polhut Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Haryanto yang duduk di samping Zulhaidir, menegaskan agar tidak mempertanyakan persoalan yang melebar. "Anda jangan tanya yang lain. Maaf ini. fokus kita kan bicara tentang persyaratan untuk mengelola hutan lindung," tegas Haryanto.

Menanggapi polemik ini, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Unila) Irwan Sukri Banua, mengatakan  jika benar ada aktivitas produksi yang dilakukan oleh perusahaan dalam hutan lindung, Dinas Kehutanan harus bertindak tegas. "Prinsipnya satu tidak boleh melakukan aktivitas apa pun dalam hutan lindung. Apalagi di Register Gunung Balak itu ada perusahaan kupas singkong dalam skala besar. Jadi harus dihentikan," tutur Irwan Sukri, Rabu (24/11/2021).

Masyarakat boleh menggarap hutan lindung, namun kata Irwan Sukri, ada tata cara tertentu dan itu pun bukan pengelolaan komersil semacam perusahaan. Garapan dimaksud melakukan penanaman dengan jenis tanaman kayu, yang sifatnya bekerja sama dengan pemerintah. Tentu ini harus melewati proses yang cukup panjang hingga ke Kementerian LHK.

Kerja sama dimaksud, penggarap bisa melestarikan hutan dan juga bisa mendapat keuntungan dari hasil tanaman dimaksud. Irawan mencontohkan melakukan penanaman buah buahan yang bersifat kayu, seperti alpukat, pala, jengkol, pete, kelengkeng dan sejenisnya. "Kalau Dinas Kehutanan tidak bertindak tegas, tentu akan semakin rusak wilayah register hutan lindung yang notabenenya milik negara yang berfungsi menjaga ekosistem air," kata Dekan Fakultas Pertanian tersebut. (***)

Editor: Amiruddin Sormin, Kontributor: Agus Susanto



#perusahaan singkong # ubi kayu # agrobisnis # hutan lindung # register 38 # lampung timur # dinas kehutanan # lampung
Berita Terkait
Ulasan