Bupati Lampung Selatan Ikuti Zoom Meeting MoU APIP, Mendagri Minta Sinergikan Penggunaan Anggaran

Bupati Nanang Ermanto saat mengikuti zoom meeting di Kalianda. LAMPUNGPRO.CO/DISKOMINFO

KALIANDA (Lampungpro.co): Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman. MoU tersebut tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait penanganan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.


Penandatanganan MoU tersebut merupakan kelanjutan MoU yang dibuat pada 30 November 2017. Kemudian, pada 2023 dilanjutkan untuk lima tahun kedepan dengan beberapa poin penyempurnaan.

Kegiatan yang dirangkai dengan Rapat Koordinasi ini merupakan hasil tindaklanjut dari Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia pada 17 Januari 2023. Kegiatan itu turut dihadiri  Irjen Kementerian dan Lembaga, Kepala Daerah, unsur Kejaksaan dan Polri se-Indonesia dan seluruh Inspektur Provinsi, Kabupaten/Kota yang hadir secara offline maupun online melalui aplikasi zoom meeting.

Sementara, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto didampingi Inspektur Kabupaten Lampung Selatan Anton Carmana mengikuti kegiatan tersebut secara virtual melalui aplikasi Zoom meeting dari Ruang Vidcon, rumah dinas Bupati, Rabu (25/01/2023).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, bahwa peran APIP sangat penting untuk melakukan pendampingan dan kenyamanan terhadap kepala daerah dalam penggunaan APBD. “Sehingga postur belanja daerah pun dapat terjaga dengan baik demi terwujudnya stabilitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” ujar Tito Karnavian dalam acara tersebut.

Lebih lanjut Tito Karnavian menyampaikan, melalui penandatanganan tersebut diharapkan mampu menyinergikan langkah untuk melakukan pendampingan dalam  percepatan belanja daerah guna menyukseskan program- pemerintah. “Ini peran APIP menjadi sangat penting, karena APH hanya bisa bekerja ketika ada pelanggaran yang dibuat oleh Kepala Daerah. APBD ini sangat penting karena salah satu fungsinya, yaitu agar terjadi peredaran uang di masyarakat yang menjadi sumbangsih utama dalam pertumbuhan ekonomi,” kata Tito Karnavian. (***)

Editor: Amiruddin Sormin, Laporan: Hendra



#MoU # Polri # Kejaksaan Agung RI # aparat penegak hukum # Menteri Dalam Negeri # Tito Karnavian # Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto
Berita Terkait
Ulasan
X