Arinal mengatakan penyelenggaraan lomba ini membuktikan bahwa setiap orang masih bisa berkarya di tengah situasi sulit saat ini. "Hal ini menunjukkan kontribusi pelaksanaan tata kelola yang baik dalam rangka menghadapi covid-19 dan menumbuh kembangkan UMKM. Bahkan memberi peluang munculnya usaha kreatif baru di bidang fashion," ujar Arinal.

Kita akan mengawal dan hadir di seluruh daerah yang melaksanakan pilkada serentak. Kita juga akan mengumpulkan seluruh calon kepala daerah yang sudah ditetapkan,” tegas Ketua KPK RI Komjen Firli Bahuri. Dalam acara rakor pencegahan korupsi dan pilkada bersih dengan seluruh kepala daerah Provinsi Lampung, yang dilaksanakan di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur, Kantor Gubernur, Bandarlampung, Kamis (6/8/2020).

Ketua KPK RI dalam sambutannya mengatakan bahwa saat pandemi Covid-19 ini, Gubernur, DPRD, Bupati dan Walikota berada di situasi yang berat dan tidak diuntungkan, karena mereka tidak bisa mewujudkan membangun daerahnya sebagaimana mestinya janji mereka. Tetapi bukan berarti mereka tidak bisa bekerja atau tidak bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat, karena masih banyak hal yang bisa diwujudkan. Kondisi saat ini, keselamatan rakyat merupakan hal yang paling utama dan tidak boleh diabaikan.

Menurut Arinal, Bea dan Cukai selaku Community Protector (pelindung masyarakat) berperan memberikan perlindungan khususnya di bidang Kepabeanan dan Cukai. "Dengan mencegah beredarnya barang-barang yang tidak sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Adapun pengurus yang dilantik berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/94/V.1/HK/2020 dan Nomor : G/109/V.1/HK/2020 di antaranya Ketua Anshori Djausal dan Sekretaris Iwan Nurdaya Jafar. Sementara susunan kepengurusan antaranya Ketua Satria Bangsawan dan Wakil Ketua I W. Darmawan, Wakil Ketua II Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Dalam sambutannya, Sekdaprov Fahrizal menjelaskan bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/389/III.01/HK/2015 tentang Pengukuhan Pengurus Dewan Kesenian Lampung Periode 2015-2019, kepengurusan Badan Pembina dan Dewan Kesenian Lampung periode 2015-2019 berakhir masa jabatannya pada 18 Agustus 2019

Dalam catatan KPK sejak Pilkada langsung diterapkan pada 2005, sudah 300 kepala daerah di Indonesia yang menjadi tersangka kasus korupsi. 124 di antaranya ditangani KPK. Sementara itu, untuk Lampung, antara tahun 2016 sampai 2019, telah 5 (lima) kepala daerah tertangkap tangan oleh KPK,” kata Firli.

Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON XX) yang sedianya akan digelar pada tahun 2020 ini ditunda pelaksanaannya menjadi tahun 2021, hal tersebut terjadi sebagai dampak dari adanya Pandemi Covid-19 di Indonesia. Diawal arahannya, Arinal mengungkapkan bahwa Lampung pernah berjaya di era Tahun 1980 - 2000, dengan kekuatan atlet, tatakelola, kerjasama dan latihan yang keras, Arinal berharap kejayaan Lampung di kancah olahraga dapat kembali bergaung.

Di hadapan beberapa Pimpinan Redaksi Media Massa di Lampung, Gubernur Arinal Djunaidi menyatakan, "bahwa Pemerintah Provinsi Lampung serius melakukan percepatan pembangunan Kawasan Wisata Terpadu Bakauheni Harbour City dan Bandara Radin Inten II," ucap Gubernur Lampung. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya tindak lanjut dari kunjungan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju pada 25 Juli 2020 yang lalu.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Arinal berharap dengan adanya Program "Easy Passport" ini masyarakat Lampung bisa mengajukan permohonan paspor tanpa perlu ke Kantor Imigrasi karena petugas akan mendatangi pemohon di lokasi yang telah ditentukan. Kepala Kantor Imigrasi Bandar Lampung Agung Prianto mengatakan Program pelayanan "Easy Passport" memfokuskan kepada komunitas besar seperti pegawai di perkantoran pemerintah/TNI/Polri/BUMN/BUMD/swasta, warga perumahan, dan komunitas atau organisasi dengan syarat minimal pemohon sebanyak 50 orang.

Adapun Agenda utama audiensi yaitu pembahasan Sinergi Pemerintah Provinsi Lampung dan IPC Panjang, pembahasan sinkronisasi pengembangan pelabuhan kedepannya. Untuk mendukung Pelabuhan Panjang sebagai Hub Regional Sumbagsel. Pembahasan Percepatan dan peningkatan volume ekspor untuk para UKM dan IKM serta perusahaan yang ada di wilayah Provinsi Lampung dan pembahasan terkait exit tol menuju Pelabuhan Panjang untuk mewujudkan Lampung Berjaya.