Bersiap, Pemerintah Bakal Guyurkan Kembali Minyak Goreng Rp14 Ribu Perliter

Hal ini dilakukan, untuk mempermudah masyarakat dalam membeli bahan pokok dengan harga murah.

Realisasi Belanja Tertinggi Kelima, Bupati Lampung Selatan Raih Penghargaan Kemendagri

Penghargaan ini didapat, atas keberhasilannya membawa Lampung Selatan, salah satu daerah realisasi belanja daerah tertinggi tahun 2021 ke tahun 2022 kategori kabupaten.

Catat 95,9 Persen, Lampung Selatan Tertinggi di Indonesia Capaian Realisasi APBD 2021

Nanang tidak ingin para Kepala OPD di Lampung Selatan bermain di ujung.

Kasus Covid-19 Menurun, Lampung Selatan Masuk PPKM Level I

Lampung Selatan menjadi satu dari enam kabupaten/kota di Lampung yang berstatus PPKM Level 1 bersama dengan Provinsi Lampung per 22 November 2021.

Bupati Lampung Selatan Ikut Rakor Kemendagri Evaluasi Penyerapan APBD 2021

Bupati Nanang mengikuti Rakor secara virtual dari ruang konferensi video.

Wabup Pesisir Barat Ikut Peluncuran Sinergitas Pengelolaan Bersama MCP dan Rakorwasdanas

Pengelolaan MCP lebih menekankan terhadap langkah pencegahan korupsi di daerah.

Rakor Bersama Mendagri, Pemprov Lampung Pastikan Pilkada Terapkan Protokol Kesehatan

Pilkada 2020 di Provinsi Lampung akan berjalan dengan baik dan tercipatanya situasi kondusif.

Habis Masa Jabatan, Pjs Bupati Lampung Selatan Sulpakar Serahkan Nota Tugas

Sulpakar mengatakan, terdapat sejumlah tugas yang diberikan kepadanya selaku Pjs Bupati Lampung Selatan. Dua diantaranya yang sangat mendesak yaitu, mengawal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lampung Selatan tahun 2020 serta penanganan pandemi Covid-19.

Pengadaan Pelindung Diri Corona Untuk Pilkada, Mendagri Tito: Penunjukan Langsung

Tito mengaku telah berbicara dengan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Polri, dan Jaksa Agung terkait hal ini.

Pilkada Serentak 2020, Mendagri Tito: Kampanye Hanya Hadirkan Massa 50 Orang

"Saya sudah sampaikan kepada Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum dan Dirjen Otonomi Daerah sampaikan kepada KPU, tegas-tegas saja. Rapat umum tidak boleh lebih dari 50 orang. Kalau ada yang tidak bisa mengendalikan lebih dari 50 orang, Bawaslu langsung satu kali dua kali bila perlu, tiga kali tidak bisa mengendalikan, diskualifikasi," kata dia, dalam keterangan tertulis, Senin, (20/7/2020).

Halaman : 1
Jumlah Data : 102
Data Per Halaman : 10