Perpustakaan dan wisata Kebun Edukasi tersebut, berada di lingkungan Rumah Dinas bupati Lampung Selatan, seluas 2,5 hektar.

Kedatangan rombongan tersebut, dipimpin oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung Ahmad Alwi Siregar.

Evaluasi ini dimulai dari tahap perencanaan hingga penyempurnaan.

Menurut Hotman, maladministrasi yang ditemukan dalam TWK ini mencoreng institusi KPK. Apalagi yang dirugikan yakni 75 pegawai KPK.

Sosialisasi dilakukan secara internal, dengan memperhatikan prinsip protokol kesehatan Covid-19.

Eva Dwiana berharap pihaknya dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintahan Kota (Pemkot) Bandar Lampung, saat ini dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku

Ada pun edukasi hukum yang disampaikan ini, menjelaskan tentang modus operandi pungutan liar pada lingkup pelayanan SMA dan SMK.

Kasipenkum Kejati Lampung Andrie W Setiawan mengatakan, penyuluhan dan penerangan hukum ini dilangsungkan secara dinamis san aktif, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Dengan adanya Nota Kesepahaman antara Pemkab Pesawaran dan Ombudsman RI, diharapkan pelayanan publik di Pemkab Pesawaran semakin optimal, cepat dan memenuhi harapan masyarakat

Pada 2019, Ombudsman merupakan salah satu pihak yang menolak draf Rancangan Peraturan Gubernur tentang sumbangan dan pungutan pendidikan.