Kami menilai terhadap langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung sudah tepat. Dimana mereka sudah melakukan evaluasi menyeluruh, baik terkait standar operasional prosedur (SOP) maupun pembinaan," kata Nur Rakhman Yusuf dalam keterangan resminya, Senin (13/4/2020)

Kita sudah menghadap pihak RSUDAM Lampung dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kami tunggu 14 hari ke depan untuk evaluasi secara menyeluruh. Baik pihak manajemen RSUDAM Lampung, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, korban, hingga yang terlibat secara langsung terkait hal ini," kata Kepala Ombudsman Lampung Nur Rakhman Yusuf saat jumpa pers, Selasa (11/2/2020).

Hal ini yang sangat kita sayangkan, permasalahan selesai dengan mengkambinghitamkan pihak yang lemah. Itupun tidak juga dilakukan pembinaan ataupun sanksi.

Dia mengingatkan pihak BPJS Kesehatan agar peka terhadap kemungkinan permasalahan yang terjadi.

Jangan sampai, Satgas Saber Pungli tutup mata jika mengetahui permasalahan semacam ini.

KTP Elektronik tersebut diapatkan dengan membayar Rp150 ribu dan Rp250 ribu.