Mereka meminta agar pihak perusahaan, agar tidak melakukan penyadapan lagi di pohon karet yang di luar hak guna usaha (HGU).

Ahmad Fatoni juga mengingatkan kepada Mahasiswa untuk selalu taat dan patuh kepada peraturan yang ada di Kampus Universitas Teknokrat Indonesia.

Menarik masalah ini ke ranah hukum baik pidana maupun tata usaha negara, memang hak setiap warga negara.

Jawaban dan daftar alat bukti dalam sengketa Pilkada ini, tercatat sebagai perkara pertama pada tahun 2021 di TUN MA.

Hal ini dilakukan agar nantinya bisa menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.

Selain tidak sesuai dengan tata ruang di Bandar Lampung, daerah tersebut merupakan daerah rawa yang sering menjadi langganan banjir.

Saudara Arief Budiman selaku Ketua KPU RI, kami minta saudara harus netral dan independen. Putusan PTUN bersikap imperatif tidak ada penafsiran hukum di dalamnya. Saudara KPU wajib melaksanakan putusan PTUN, tidak ada ruang menafsirkan putusan PTUN

"Bisa menggugat Bawaslu jika tidak merespon laporan," kata Satria kepada Lampungpro.com.

Keputusan tanggal 19 Juli 2017, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.