FGD ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang akan disampaikan kepada para calon pemimpin daerah agar masalah-masalah utama yang menghambat peningkatan IPM di Lampung dapat diselesaikan secara efektif dan berkelanjutan.
Prof. Undang Rosidin, dari Universitas Lampung, menekankan pentingnya akses pendidikan yang merata bagi semua lapisan masyarakat.
Prof. Undang menyatakan bahwa memberikan akses, kemudahan, dan kesempatan yang sama bagi semua lapisan masyarakat untuk memperoleh pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah dalam mencerdaskan bangsa.
"Tugas pendidikan melibatkan tiga pihak: orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Jika orang tua tidak mampu, maka pemerintah yang bertanggung jawab. Jika pemerintah kesulitan, masyarakat (yayasan, dan lain-lain) bisa membantu," jelas Prof. Undang.
Selain itu, Prof. Undang mengidentifikasi beberapa faktor kendala dalam akses pendidikan, yaitu kondisi geografis, biaya pendidikan, fasilitas pendidikan, dan faktor budaya masyarakat.
Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Prof. Undang mengusulkan beberapa langkah yang dapat diambil, antara lain memperbaiki infrastruktur pendidikan, meningkatkan kualitas guru, menggunakan teknologi pendidikan, melibatkan masyarakat, memberikan beasiswa, mengoptimalkan program pendidikan non-formal, mendorong kesetaraan gender, serta menyediakan bantuan belajar.
Sementara, dr. Zam Zanariah menjelaskan bahwa tanpa kesehatan yang baik, sulit untuk mengharapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif. "Kesehatan harus menjadi prioritas pembangunan bangsa, termasuk di masa depan pemerintah daerah," ujarnya.
Dalam diskusinya, dr. Zam Zanariah merangkum sejumlah poin utama terkait masalah kesehatan. Pertama soal stunting. dr. Zam Zanariah menyoroti pentingnya penanganan stunting sebagai isu kritis. "Stunting sering menjadi isu politik dalam setiap pemilihan. Komitmen untuk menjadikannya prioritas adalah kunci," kata dr. Zam Zanariah.
Dia menekankan perlunya pemimpin daerah menjadikan stunting sebagai program unggulan, dengan target untuk menghilangkan stunting sepenuhnya di Lampung.
Kemudian terkait pelayanan Kesehatan. dr. Zam Zanariah menegaskan bahwa percepatan layanan kesehatan harus menjadi prioritas utama, tanpa hambatan birokrasi atau perizinan yang sulit. "Kapabilitas RSUD harus ditingkatkan untuk menyediakan layanan cepat, tepat, dan fasilitas yang memadai," tambahnya.
Dia juga menyoroti pentingnya meningkatkan cakupan BPJS di Lampung untuk memastikan akses pelayanan kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat. dr. Zam Zanariah mendorong adanya inovasi seperti layanan kesehatan gratis, termasuk ambulans gratis untuk kondisi darurat.
"Regulasi harus diterapkan agar kepala daerah dapat dipertanggungjawabkan atas kualitas pelayanan kesehatan," paparnya.
Rekomendasi dari FGD ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi calon pemimpin daerah untuk mengimplementasikan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Lampung secara menyeluruh. (**)
Berikan Komentar
Boleh saja menghujat kita dijajah Belanda selama 350 tahun....
249
Lampung Tengah
3968
Lampung Tengah
3307
Tulang Bawang
1460
Lampung Selatan
1356
208
04-Jul-2024
112
04-Jul-2024
472
04-Jul-2024
Universitas Lampung
Universitas Malahayati
Politeknik Negeri Lampung
IIB Darmajaya
Universitas Teknokrat Indonesia
Umitra Lampung
RSUDAM Provinsi Lampung
TDM Honda Lampung
Bank Lampung
DPRD Provinsi Lampung
DPRD Kota Bandar Lampung
DPRD Kota Metro
Pemrov Lampung
Pemkot Bandar Lampung
Pemkab Lampung Selatan
Pemkab Pesisir Barat
Pemkab Pesawaran
Pemkab Lampung Tengah
Pemkot Kota Metro
Pemkab Mesuji
Pemkab Tulangbawang Barat
Suaradotcom
Klikpositif
Siberindo
Goindonesia