Puluhan Massa Aliansi Masyarakat Lampung Saat Demo di Kantor KPU Lampung | Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lampung (AML), menggeruduk Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung, Jumat (1/3/2024).

Kedatangan mereka untuk menyampaikan sejumlah tuntutan, berkaitan dengan hasil Pemilu tahun 2024 yang dinilai banyak ditemukan kejanggalan dan juga kecurangan.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Masyarakat Lampung, Firmansyah mengatakan, pihaknya mendatangi kantor KPU Lampung untuk memfasilitasi para relawan yang merasa dirugikan karena carut marut hasil Pemilu 2024.

"Kami temukan carut marut KPU mulai dari daftar pemilih yang tidak tepat sasasan, hingga banyaknya penggelembungan suara agar ini segera dihentikan," kata Firmansyah.

Mereka juga mengecam dan menolak segala bentuk kecurangan yang dilakukan para pemegang kekuasaan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), terutama dalam rekapitulasi yang dihasilkan melalui Sirekap KPU.

"Kami menanyakan Sirekap KPU karena banyak penggelembungan suara yang signifikan, tentu ini merugikan para calon," ujar Firmansyah.

Kemudian mereka juga meminta agar dilakukan uji forensik terhadap Sirekap KPU oleh tim independen, serta meminta DPR untuk membentuk panitia khusus (Pansus), hingga segera menggunakan hak angketnya.

"Kami minta Sirekap agar dibenarkan perhitungannya, jadi kami minta KPU agar bekerja netral, karena kami khawatir rakyat akan turun ke jalan lebih banyak," jelas Firmansyah.

Selanjutnya, mereka mendorong KPU agar menciptakan Pemilu yang benar-benar langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta senantiasa mendorong agar Pemilu bisa diikuti oleh masyarakat dengan antusias, sehingga presentase Golput bisa ditekan.

Setelah aksi di Kantor KPU Lampung, para massa akan melanjutkan aksinya di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung di Jalan Morotai, Bandar Lampung.

Apabila tuntutan mereka tidak digubris oleh KPU Lampung, mereka akan kembali beraksi dengan massa yang lebih banyak, bahkan akan ke Kantor DPRD untuk bersuara agar para fraksi bisa segera mungkin melaksanakan hak angket. (***)

Editor : Febri Arianto