#webberitadaerah #webberitanasional #portalberitalampung #portalberitawisatanasional #portalberitaasiangames #portalberitapendidikan #beritaolahragalampung #beritaolahraganasional #lampungproberitalampung #lampungprodotcom #webberitalampung #portalberitanasional #beritalampungterkini #beritakulinerlampung #beritawisatalampung #portalberitawisata #beritapolitiklampung

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Terkait maraknya protes atas politik bagi-bagi uang dari calon gubernur (money politics) dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 lalu, membuat suasana politik di Lampung menjadi hingar bingar.

Sehingga, hal ini bisa menghabiskan energi untuk mempersiapkan diri menyambut Pileg dan Pilpres 2019 dan membangun masa depan Lampung. Anggota DPD RI Dapil Lampung Andi Surya mengatakan, kondisi polemik money politics dalam Pilgub Lampung ini seakan mencoreng adat istiadat orang Lampung yang cinta damai dan hidup dalam toleransi yang tinggi.

Hal itu karena Lampung dikenal sebagai wilayah yang mampu menjaga kerukunan warga. Jarang terjadi konflik perpecahan oleh karena SARA maupun perbedaan pandangan politik. "Lampung ini adalah teladan toleransi kehidupan bernegara karena di dalam provinsi ini ada adat istiadat yang menjadi kearifan lokal yang sangat dihormati.

Ini, lanjut Andi Surya, yang menjadi norma kehidupan masyarakat setempat, maupun para pendatang yang mendorong kedamaian dan toleransi. Pria yang juga Ketua Yayasan Umitra ini menyarankan kepada KPU dan Bawaslu, agar konsisten dalam melakukan tugas dan fungsinya.

Agar bisa teguh dan kuat memegang amanah tugas lembaga. Karena, dengan keteguhan itu maka segenap langkah dan keputusan yang diambil berkait kasus money politics akan taat pada aturan, juklak dan juknis pada masing-masing lembaga.

"Tunjukkan kepada rakyat Lampung kebenaran yang sebenar-benarnya. Jika money politics tidak terbukti dilakukan oleh pemenang pilkada dengan prosedur pembuktian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga, jangan takut dan ragu menetapkan pemenang pilkada dan segera memprosesnya sebagai pemimpin daerah ini," kata Andi.

Namun, ia berpendapat, jika laporan money politics pilkada oleh masyarakat terbukti terjadi terstruktur dan masif (TSM), maka Bawaslu juga tidak perlu ragu untuk menetapkan sanksi, pilgub ulang atau diskualifikasi. Tunjukkan bahwa KPU dan Bawaslu benar-benar independen dalam kasus ini, rujukannya adalah peraturan KPU dan Bawaslu.

"Mari kita semua masyarakat Lampung mengawasi dengan tajam gerak gerik KPU dan Bawaslu. Agar kedua lembaga ini ada dalam jalur yang benar dan kedua lembaga ini bisa menjadi kebanggaan kita bersama utk berlaku adil menetapkan hasil pemilihan rakyat," terang dia.

Terakhir, sebagai orang Lampung, Andi Surya berharap banyak kepada Bawaslu menyelesaikan masalah ini. Agar hasil pilgub lampung ini benar-benat adil, dihormati, berwibawa, dan penuh kebanggaan menyambut pemimpin baru provinsi ini. (REKANZA/PRO2)