BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Lampung, Andi Surya, menyampaikan permasalahan Lampung pada sidang paripurna DPD RI, Rabu (15/8/2018). Permasalahan itu disampaikan di ruang sidang Nusantara V kompleks DPR/MPR-DPD RI Senayan yang dipimpin Wakil Ketua Ahmad Muqowam dan tiga pimpinan lainnya.

"Saya melaporkan beberapa masalah Lampung yang terkait tanggungjawab saya sebagai Anggota Komite I dan Badan Akuntabilitas Publik DPD RI. Masalah yang lagi trending adalah fenomena perguran tinggi negeri (PTN) yang relatif baru berdiri di Lampung. Tapi dalam operasionalnya menerima mahasiswa baru tanpa batas," kata Andi Surya.

Dia menduga praktek itu melanggar ketentuan rasio dosen terhadap mahasiswa pada PTN tersebut. Sayangnya, Andi Surya tidak secara terperinci menyebutkan PTN dimaksud. "Menurut Peraturan Menristekdikti, untuk PTN perbandingan dosen dengan mahasiswanya adalah 1:20 untuk eksakta dan 1:30 untuk ilmu sosial," kata Andi Surya.

Selain itu, masih kurangnya pemahaman warga bantaran rel kereta api di Lampung mulai Bandar lampung hingga Way Kanan, terhadap hak-hak mereka sebagai warga negara terkait lahan-lahan groundkaart yang diklaim PT Kereta Api Indonesia. "Maka saya menekankan agar sosialisasi Undang-Undang Pokok Agraria no. 5/1960 dan Undang-Undang Perkeretaapian No. 23/2007 beserta aturan turunan lainnya dapat lebih digalakkan lagi," kata Andi Surya.

Hal lain yang dilaporkan terkait penyelesaian Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Way Dadi dan HPL Panjang Pidada agar pemerintah segera menyikapi HPL-HPL bermasalah ini. Selain itu, ada permasalahan Asosiasi Guru Pengawas Lampung yang dalam proses menuju sertifikasi melalui program bimbingan teknis harus mengeluarkan anggaran pribadi padahal sertifikasi ini bertujuan peningkatan kualitas pengawas menuju pembelajatan efektif di sekolah-sekolah. (PRO1)