BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com) : Berbagai pihak mulai dari pengusaha, unsur pemerintah, dan juga penegak hukum sepakat dan mendukung langkah-langkah dan upaya pemberantasan korupsi. Salah satunya yaitu menghentikan dan mencarikan solusi terkait setoran atau fee proyek.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung, M Yusuf Kohar meminta budaya setoran proyek yang selama ini terjadi dihentikan. Menurutnya, kepala daerah harus fokus untuk mengatasi masalah pembangunan di daerahnya. "Jangan setoran-setoran itu, fokus aja bangun daerah," ujar pria yang menjabat Wakil Wali Kota Bandar Lampung tersebut.

Sekretaris Komite Advokasi Daerah (KAD) Lampung B Mofajes Charopeboka berpendapat yang sama. Menurutnya, darurat setoran ini harus dihentikan. Ia meminta semua pengusaha dan pemerintah tidak melakukan hal yang melawan hukum seperti korupsi. "Hentikan itu, saya kira KPK sudah melakukan banyak cara untuk mencegah dan menindak soal korupsi ini," terang dia.

Penyuluh Anti korupsi BPSDM Provinsi Lampung Yulizar menjelaskan, masalah korupsi ini menjadi sesuatu yang dianggap darurat. Semua pihak wajib berkomitmen bersama mendukung langkah pemberantasan korupsi. "Semua wajib komitmen, kita selalu memberikan penyuluhan terkait hal ini," ucapnya.

Sebelumnya, Dialog terbuka dengan tema "Tiga Bupati di Lampung kena OTT KPK, Apa Sikap Kita". Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten II Pemprov Lampung Taufik Hidayat, Ketua Kadin Lampung M Kadafi, Wakil Ketua LPJK Napoli Situmorang, Ketua Hipmi Lampung Arie Nanda Djausal, Ketua Apindo Lampung M Yusuf Kohar, Ketua Forum CSR Lampung v Saptarini, perwakilan pengusaha, perwakilan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Perwakilan Polda Lampung, dan Pemprov Lampung, acara ini di moderatori oleh Pemimpin Redaksi Lampungpro.com Amiruddin Sormin.(**/PRO4)