Anggota DPR RI Taufik Basari. LAMPUNGPRO.CO/NASDEM

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung 1, Taufik Basari, meminta Polda Lampung tidak perlu menindaklanjuti laporan atas Tik Toker Bima menjadi proses hukum. "Saya meminta agar laporan kepada Polisi terkait viralnya video Bima yang menyebutkan Lampung tidak maju-maju, tidak perlu ditindaklajuti menjadi proses hukum. Terlalu banyak membuang energi yang tidak perlu jika memproses persoalan seperti ini," kata Taufik Basari.

Permintaan itu disampaikan politisi Partai Nasdem itu, pada rapat Komisi III DPR RI bersama Polda Lampung dalam Kunjungan Kerja ke Provinsi Lampung, Jumat (14/4/2023). Diketahui, sebelumnya advokat Gindha Ansori Wayka melaporkan Bima ke Polda Lampung atas video viral 'Alasan Kenapa Lampung Ga Maju-Maju'. Vdeo ini ditonton lebih dari 3 juta dan menimbulkan berbagai kontroversi dan dukungan para netizen.

"Saya menyampaikan pesan khusus kepada Polda Lampung. Justru sebaliknya kita semua yang menjalankan amanah rakyat Lampung harus melihat ini sebagai aspirasi sekaligus pengingat agar kita bekerja lebih baik. Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika merespon positif, masukan yang saya sampaikan," kata Taufik Basari.

Dia mengatakan Bima adalah kita, keluhannya adalah keluhan rakyat yang mengharapkan Lampung lebih baik lagi. Bima sedang memberikan pesan dan itu adalah aspirasi. "Karena itu tangkaplah aspirasi itu, jangan berpikir untuk menangkap orangnya," kata Taufik.

"Saya memahami betul keluhan Bima Yudho Saputro, Tiktokers yang viral karena kritiknya bahwa Lampung tidak maju-maju. Yang disampaikan Bimo senyatanya adalah keluhan masyarakat Lampung saat ini. Sebagai anggota DPR RI dari Dapil Lampung 1, setiap kali saya berkeliling bertemu warga masyarakat, masalah infrastruktur adalah keluhan yang paling utama dan selalu ditanyakan. Persoalan jalan rusak selalu ada dalam aspirasi warga yang disampaikan kepada saya," kata dia.

Selama menjadi anggota DPR RI, dia berkeliling Lampung sampai ke pelosok-pelosok, naik turun gunung dan lembah, masuk keluar hutan, menyusuri pesisir pantai dan masuk ke daerah terpencil yang sulit dijangkau. "Saya mengalami sendiri sulitnya medan yang harus ditempuh karena banyak jalan rusak karena itu saya mengafirmasi keluhan masyarakat, yang juga dikeluhkan Bima, yakni masih sangat banyak jalan rusak yang menyulitkan akses kehidupan masyarakat," kata Taufik.

Jalan rusak atau belum terbangun secara memadai ini mulai dari jalan desa, jalan kabupaten dan jalan provinsi. Ada beberapa jalan negara yang rusak di beberapa tempat namun tidak banyak, mayoritas masih baik. "Saya menyadari membangun, merawat dan memperbaiki jalan butuh anggaran besar. Namun aspirasi Bima dan seluruh masyarakat Lampung ini tidak boleh dijawab dengan hanya sekedar jawaban kesulitan anggaran sebagai pembenaran," ujarnya.

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Lampung perlu memikirkan politik anggaran yang memiliki strategi ekonomi jangka panjang atas infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang selama ini seringkali dalam politik anggaran dilihat dari kacamata proyek saja, harus diubah cara pandangnya.

Manfaat ekonomi masyarakat sebagai efek bola salju dari terbangunnya infrastruktur jalan yang baik harus selalu melekat dalam perumusan kebijakan infrastruktur. Sehingga kebijakan dan pembangunan sarana penunjang pemberdayaan ekonomi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari politik anggaran dan kebijakan infrastruktur. Agar dapat optimal perlu peran serta masyarakat dalam merumuskan kebijakan-kebijakan seperti ini.

Begitu pula dengan rencana-rencana pembangunan di Provinsi Lampung yang masih belum selesai seperti pembangunan Kota Baru. "Saya juga menyaksikan sendiri masih banyak yang terbengkalai belum ada kemajuan berarti. Meski demikian, upaya Pemerintahan Provinsi Lampung untuk menyegerakan penyelesaian Kota Baru perlu didukung bersama. Tentunya agar dapat optimal terlaksana maka perubahan paradigma dengan memberdayakan masyarakat saat mengambil keputusan dan kebijakan dapat membantu terlaksananya harapan itu. Semoga semua pemangku kebijakan dapat menjadikan keluhan yang tersampaikan melalui viralnya pernyataan Bima sebagai penyemangat untuk selalu mendengar, mengkaji dan merespon berbagai keluhan dengan tindakan konkrit," kata dia. (***)

Editor: Amiruddin Sormin