JAKARTA (Lampungpro.com): Presiden Joko Widodo mengangkat mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, KH Muhammad Sirajuddin Syamsuddin (Din Syamsuddin) sebagai utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerja sama antar agama dan peradaban. Presiden menjelaskan, penunjukan itu awalnya tak langsung diterima Din.

Dua pekan setelah ditawarkan baru Din menerima. Meski awalnya beliau ragu, saya sampaikan ini untuk kepentingan negara dan bangsa, kata Presiden Jokowi pada konferensi pers bersama Din Syamsuddin dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, di Ruang Kredensial Istana Merdeka Jakarta, Senin (23/10/2017).

Kepada Din Syamsuddin, Presiden Jokowi memberikan tugas untuk mengembangkan dialog dan kerja sama antar agama baik, di dalam negeri maupun di luar negeri. "Mengembangkan dialog dan kerja sama antar agama dan antar peradaban dengan mempromosikan kebudayaan dan peradaban Indonesia berdasarkan Pancasila, kata Presiden.

Menanggapi penunjukannya, Din Syamsuddin mengatakan pekerjaan yang diembannya sebagai sebuah perjuangan yang sesuai dengan konstitusi. Saya berniat menjalankan ini sebagai pegabdian bangsa dan negara, mendukung pemerintah kita, kata Din.

Din Syamsuddin juga berharap dalam menjalankan tugas ini mendapat dukungan masyarakat Indonesia dan semua pihak bersama dirinya untuk bersama-sama dapat mengembangkan tugas ini. Menurut Din, Presiden berpesan agar memulai tugas ini dari dalam negeri, yakni kerukunan antar umat beragama, antar kelompok di tanah air dapat menjadi modal yang perlu disebarkan ke dunia.

Khususnya Islam yang dirindukan dunia, Islam dari Indonesia yang bertumpu pada wasatiyyah, pada jalan tengah, Islam yang Islam rahmatan lil alamin sangat ditunggu-tunggu, ujar Din.

Sebenarnya, kata Din, yang ditugaskan itu dilakukannya selama ini, baik sebagai Presiden sebagai Asian Conference of Religions for Peace maupun sebagai co-presiden World Conference on Religion for Peace (WCRP). Namun dengan adanya penugasan sebagai Utusan Khusus Presiden, Din merasa semakin kuat, karena ada legalitas, formalitas untuk berbuat atas nama negara. (PRO1)