#portalberitalampung #webberitalampung #portalberitanasional #beritalampungterkini #beritakulinerlampung #beritawisatalampung #portalberitawisata #portalberitawisatanasional #portalberitaolahraga #portalberitapendidikan #beritaolahragalampung #beritaolahraganasional #lampungproberitalampung #lampungprodotcom #beritapolitiklampung #webberitadaerah #webberitanasional

JAKARTA (Lampungpro.com) : Partai Hanuara mendesak KPU dan DPR segera memproses sembilan anggota Fraksi Hanura yang baru, setelah keluarnya Keppres No 311 Tahun 2018 yang mengesahkan peresmian pemberhentian 9 anggota DPR RI dari Partai Hanura.

Direktur Eksekutif DPP Partai Hanura, Djafar Badjeber mengatakan, sembilan anggota DPR dari Hanura itu harus segera dilantik karena sudah tidak ada celah hukum yang bisa menghambatnya. "KPU dan DPR harus segera memproses dan mengagendakan pelantikan, apalagi sudah dikeluarkannya Keppres No 311/2018 yang mengesahkan peresmian pemberhentian 9 anggota DPR RI dari Partai Hanura," kata Djafar.

Menurut Djafar, pemberhentian anggota DPR dari Fraksi Hanura sudah diresmikan, melalui Keputusan Presiden RI Nomor 311/P Tahun 2018 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPR dan Anggota MPR Masa Jabatan 2014-2019. Ia menilai, setelah pemberhentian keanggotaan dari Partai Hanura yang dikuatkan melalui Keppres Nomor 311/2018, maka sudah tidak ada alasan pimpinan DPR untuk tidak segera melantik anggota dewan baru dari Hanura. 

"Dengan dilantiknya anggota baru, maka tidak ada lagi kekosongan anggota legislatif dari Hanura, sehingga kami dapat melanjutkan kerja-kerja politik pada alat kelengkapan dewan yang akan mendukung kinerja tugas pokok dan fungsi DPR," ujar Djafar.

Dia menyinggung proses PAW dari partai lain untuk kasus yang sama relatif cepat pelantikannya, sedangkan Hanura sampai sekarang masih belum dilantik. Kesembilan orang yang akan diganti adalah Frans Agung Mula Putra, Dadang Rusdiana, Sarifuddin Sudding, Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Dossy Iskandar Prasetyo, Fauzih H. Amro, Arief S Suditomo, Mukhtar Tompo, dan Nurdin Tampubolon.(**/PRO4)