Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur KemenPAN RB, Aba Subagja. SUARA GARUT

JAKARTA (Lampungpro.co): Masa pengabdian honorer tinggal menghitung hari. Memasuki jatuh tempo pemerintah menyiapkan penggantinya yakni Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) part time.

Sebelumnya banyak kalangan mengecam bahkan menolak kebijakan yang dirancang pemerintah terkait penerapan PPPK part time tersebut. Namun, seandainya kebijakan PPPK part time tersebut tidak dilakukan, PHK massal terhadap pegawai honorer sulit dihindari.

Pasalnya, Kementerian PAN RB, tidak menduga jumlah tenaga honorer mencapai 2,3 juta orang. Melihat kenyataan itu, Presiden Joko Widodo mengintruksikan agar Kemenpan RB, dan BKN mengambil langkah strategis agar 2,3 juta honorer tidak menjadi korban PHK massal.

Namun kondisi keuangan negara tampaknya tidak memungkinkan untuk mengangkat 2,3 juta honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh sebab itu, pemerintah akhirnya menjadikan PPPK part time sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan honorer.

Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur KemenPAN RB, Aba Subagja, menjamin PPPK part time bersipat Transisi. Maksudnya, jika kondisi keuangan negara sudah stabil, maka bukan tidak mungkin mereka akan dikukuhkan menjadi ASN PPPK full time.

Kebijakan tersebut menurut Aba, sebagai wujud bahwa pemerintah akomodatif terhadap honorer. "Kalau tidak akomodatif, honorer selesai," pungkas Aba Subagja, seperti dikutip Suara.com (jaringan media Lampungpro.co), Jumat (4/8/2023). (***)

Editor: Amiruddin Sormin