KALIMANTAN SELATAN (Lampungpro.com): Kementrian Sosial menargetkan pembentukan sebanyak 2.000 Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. "Target kami membentuk 2.000 LKS di seluruh Indonesia, sehingga tugasnya bisa membantu penyandang masalah sosial," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu (25/2/2017).

Pernyataan mensos disampaikan usai meresmikan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional IV Kalimantan di Jalan Trikora Kota Banjarbaru.�Ia mengatakan, target 2.000 LKS itu mencapai sepuluh kali lipat pembentukan LKS tahun 2016. Sehingga, diharapkan semakin banyak penyandang masalah sosial yang bisa dibantu. "Kami optimistis target itu tercapai karena merupakan salah satu program Kemensos yang bertujuan membantu masyarakat terutama para penyandang masalah sosial," kata dia.

Disebutkan, pembentukan 2.000 LKS itu diharapkan mampu mencetak 10.000 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) yang memiliki peran sebagai asesor bagi para penyandang masalah sosial. "Untuk mencetak TKS yang terampil diperlukan tempat khusus seperti Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) yang kami resmikan ini," kata dia.

Khofifah juga menjelaskan seluruh program kemensos memerlukan dukungan dari pemerintah daerah. Di antaranya, Program Keluarga Harapan (PKH) yang harus dikawal dan diawasi bersama-sama. "Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota harus ikut mengawasi PKH seperti mendampingi keluarga penerima manfaat sehingga kehidupan mereka lebih baik," kata dia.

Ditambahkan, sebanyak 8 kabupaten di Kalsel akan menerima kucuran dana PKH tahap pertama yang diluncurkan langsung Mensos di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan hari ini, (26/2/2017). "Kami akan luncurkan dana PKH tahap pertama untuk 8 kabupaten di Kalimantan Selatan, jumlah penerimanya mencapai 12.500 dan setiap kepala keluarga menerima Rp1.890.000," kata dia. (*/ANT/PRO2)