JAKARTA (Lampungpro.com): Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui Presiden Joko Widodo sempat marah merespons kasus markup proyek pengadaan KTP elektronik. "Bapak Presiden sempat marah. Indikasinya kan nilainya Rp4.700 perlembar, tapi kan di-markup menjadi Rp16.000, itu yang menjadi masalah hukum," kata Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/3/2017).

Tjahyo mengatakan sebanyak 68 pejabat Kemendagri telah dipanggil satu-persatu oleh penyidik KPK, belum termasuk pejabat daerah, staf, hingga tim lelang. Bahkan, proses lelang yang seharusnya rampung pada 2016 menunggu sisa 4,5 juta KTP elektronik dan baru rampung Maret 2017. "Karena ini yang sudah merekam dengan data tunggal, clear. Jadi, kalau progres reportnya semua enggak ada masalah," kata dia.

Untuk ke depan, Tjahjo mengatakan nilai tender untuk KTP elektronik masih di bawah Rp10.000 perlembar. "Karena kan lima tahun kurs dolar, ongkos produksi, memang cetaknya masih di luar negeri. Itu yang mungkin problem," kata dia.

Keterlambatan yang terjadi, kata Tjahjo, akibat pemanggilan terhadap 68 pejabat Kemendagri sehingga ia juga meminta maaf secara khusus kepada masyarakat. Dan untuk menjaga kualitas KTP elektronik, Tjahjo berpendapat segala sesuatu harus jelas. Sehingga, diharapkan kualitas KTP elektronik berikutnya akan lebih baik. "Makanya tendernya kan harus jelas. Yang penting itu lebih baguslah," kata dia. (*/ANT/PRO2)