Pangdam Radin Inten Bersama Gubernur Lampung Saat Kunjungi Way Kambas | Ist/Lampungpro.co

SUKADANA (Lampungpro.co): Upaya mengakhiri konflik berkepanjangan antara gajah liar Sumatera, dengan warga yang tinggal di sekitar desa penyangga di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur, mulai menemukan titik terang.

Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, telah menyiapkan langkah terpadu, mulai dari pembangunan pagar permanen, hingga keterlibatan langsung personel TNI di lapangan.

Pagar pembatas sepanjang sekitar 60-70 kilometer, akan dibangun di sepanjang batas kawasan TNWK Lampung Timur. Proyek ini, direncanakan mulai dikerjakan pada tahun 2026 dan saat ini telah memasuki tahap survei.

Pembangunan dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan faktor lingkungan, keselamatan satwa, serta efektivitas perlindungan bagi warga.

Sambil menunggu pembangunan rampung, TNI diterjunkan untuk membantu masyarakat desa penyangga mengantisipasi masuknya kawanan gajah ke permukiman.

Panglima Kodam Raden Inten, Mayjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, keterlibatan prajurit di lapangan, merupakan bagian dari tugas perbantuan TNI kepada pemerintah daerah.

"Personel dari Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan Labuhan Ratu, bertugas membantu masyarakat menghalau gajah liar, sekaligus menjaga keamanan desa penyangga TNWK," kata Mayjen TNI Kristomei Sianturi dalam keterangannya, Senin (26/1/2026).

Menurutnya, langkah tersebut dinilai sangat krusial, mengingat konflik antara manusia dengan gajah di kawasan tersebut, telah berlangsung selama sejak puluhan tahun silam.

Warga kerap mengalami kerugian, akibat rusaknya lahan pertanian dan fasilitas umum. Dalam sejumlah kasus, konflik bahkan berujung pada korban jiwa.

Sementara itu, Bupati Lampung Timur, Ella Siti Nuryamah mengungkapkan, sinergi lintas sektor, menjadi kunci utama dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan konservasi.

"Selain pembangunan infrastruktur, keterlibatan TNI juga diperlukan untuk menjaga kondusivitas wilayah, dan meminimalkan ancaman gajah liar ke permukiman," ungkap Ella Siti Nuryamah.

Pemerintah menilai, langkah tersebut sebagai solusi jangka panjang, agar gajah tetap berada di habitat alaminya. Sementara warga yang tinggal di desa penyangga, dapat menjalani aktivitas sehari-hari tanpa dihantui rasa cemas.

Tragedi terbaru yang menewaskan Kepala Desa Braja Asri, Darusmas, akibat serangan gajah liar saat berupaya melindungi wilayahnya, menjadi pengingat bahwa penyelesaian konflik ini tidak lagi bisa ditunda. (***)

Editor : Febri Arianto