Pemprov Lampung Saat Canangkan Gencarkan di Lampung Tengah | Lampungpro.co/Dok Kominfo

GUNUNG SUGIH (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah, mencanangkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) di Gedung Sesat Agung Nuwo Balak, Lampung Tengah, Selasa (15/7/2025)

Gencarkan sendiri, bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Lampung, khususnya dalam bidang keuangan syariah dan pasar modal, dengan sasaran utama anggota Tim Penggerak PKK, pelaku UMKM, dan masyarakat Lampung Tengah.

Inisiatif ini mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Lampung untuk mencapai inklusi keuangan sebesar 85,5 persen pada tahun 2025 dan 97,2 persen pada tahun 2045.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mengatakan, pihaknya turut menekankan pentingnya edukasi keuangan di wilayah Lampung, sebagai fondasi kemandirian dan kesejahteraan.

"Program Gencarkan ini, merupakan langkah nyata dan strategis dalam membangun masyarakat yang melek finansial, cakap mengelola keuangan, dan bijak dalam mengambil keputusan ekonomi," kata Jihan Nurlela.

Jihan juga turut menyoroti peran strategis PKK dalam mengelola keuangan keluarga, dengan pemahaman pasar modal, masyarakat diharapkan dapat berinvestasi dengan aman, menghindari investasi ilegal, serta menumbuhkan budaya menabung.

"Peran ibu rumah tangga dalam mengatur keuangan keluarga, mengelola belanja, dan mempersiapkan masa depan anak-anak, menjadi kunci keberhasilan pembangunan ekonomi dari tingkat rumah tangga. Ini wujud nyata komitmen Pemprov Lampung, dalam memperkuat pondasi ekonomi mulai dari unit terkecil masyarakat," ujar Jihan Nurlela.

Sementara itu, Kepala OJK Lampung, Otto Fitriandy menjelaskan, transformasi digital meningkatkan aksesibilitas dan daya saing sektor keuangan, mengingat meluasnya aksesibilitas industri jasa keuangan dan meningkatnya daya saing sektor keuangan Indonesia, adalah dua potensi dampak positif paling signifikan dari transformasi digital.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, literasi keuangan nasional mencapai 66,46 persen dan inklusi 80,51 persen, terdiri literasi keuangan syariah 43,42 persen dengan inklusi 13,41 persen, sementara literasi pasar modal 17,78 persen dengan inklusi 1,34 persen.

"Data ini menunjukkan, perlunya peningkatan literasi dan inklusi keuangan agar masyarakat memahami layanan keuangan dengan baik, karena peningkatan literasi dan inklusi keuangan menjadi prioritas, agar masyarakat tidak hanya menggunakan layanan keuangan, tetapi juga memahaminya dengan baik," jelas Otto Fitriandy.

Menurut Otto, hal tersebut sangat penting dilakukan, untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat kurangnya pemahaman tentang produk dan layanan keuangan, serta mendorong pemanfaatan produk keuangan secara optimal.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan masyarakat Lampung Tengah dan seluruh Lampung, bisa mendapatkan akses keuangan dan literasi yang lebih baik, sehingga dapat menjadi individu yang mandiri secara finansial dan agen perubahan dalam menyebarluaskan pemahaman keuangan. (***)

Editor : Febri Arianto