Pemprov Lampung Saat Rapat SAKIP | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), agar semakin berdampak nyata bagi masyarakat.

Langkah tersebut, sejalan dengan kebijakan nasional menuju pemerintahan yang efektif, efisien, adaptif, dan berorientasi pada hasil atau outcome.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mengatakan, pihaknya merasa bersyukur atas terlaksananya kegiatan evaluasi, yang menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi hasil.

"Dunia sudah berubah sangat cepat, di mana teknologi berkembang pesat, ekspektasi masyarakat meningkat, dan birokrasi dituntut semakin gesit serta efisien. Oleh karena itu, transformasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi," kata Jihan Nurlela saat membuka kegiatan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP Lampung di Ruang Rapat Utama (Rupatama), Selasa (14/10/2025).

Menurutnya, transformasi birokrasi bukan hanya soal perubahan sistem atau aturan, tetapi juga perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Gubernur Lampung selalu menekankan, reformasi birokrasi harus dimulai dari mindset. Pemerintah bukan lagi sekadar pengatur, tetapi pelayan publik yang responsif, produktif, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

Jihan juga menyebut, orientasi kinerja pemerintah kini telah bergeser dari input-oriented menjadi outcome oriented, di mana setiap rencana harus terukur, setiap anggaran harus tepat sasaran, dan setiap program harus memberikan manfaat langsung yang dirasakan masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024, Pemprov Lampung mencatat nilai SAKIP sebesar 68,36 poin dan meningkat menjadi 68,95 poin pada tahun 2025.

"Nilai ini memang belum spektakuler, tapi menunjukkan Lampung berada di jalur yang benar. Kami akan terus berbenah agar dapat meningkat menjadi kategori BB," sebut Wakil Gubernur Lampung.

Saat ini, masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi seperti keterlibatan pimpinan instansi dalam mengawal implementasi SAKIP, kesenjangan dalam perencanaan dan evaluasi antar perangkat daerah, kolaborasi lintas OPD yang belum optimal, serta penguatan prinsip akuntabilitas dalam setiap proses kerja birokrasi.

Pemprov Lampung berkomitmen kuat untuk melakukan transformasi birokrasi yang profesional, adaptif, dan berbasis hasil kerja nyata, dan ingin menjadikan Lampung sebagai birokrasi yang bekerja dengan hati, dengan data, serta berdampak bagi masyarakat.

Jihan pun mengajak seluruh pimpinan OPD untuk menjadikan proses evaluasi ini sebagai sarana belajar bersama. Jangan hanya fokus pada nilai tinggi, tetapi pastikan juga kinerja tinggi dalam inovasi, dampak, dan pelayanan publik.

Penerapan SAKIP merupakan salah satu langkah strategis dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program pemerintah. SAKIP bukan hanya laporan di atas kertas, tapi alat untuk memastikan setiap rupiah dari APBN maupun APBD, agar benar-benar memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. (***)

Editor : Febri Arianto