JAKARTA (Lampungpro.com): Wacana kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menerapkan belajar delapan jam sehari di sekolah atau full day school harus bijaksana agar tidak menjadi suatu yang bertentangan dengan pola pendidikan berbasis agama. "Apa pun harus lebih bijak. Jangan sampai sesuatu yang berkait dengan syariah atau apa pun untuk sekolah berbasis agamis menjadi terkendala," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (12/6/2017).

Dia mengatakan hal lain yang penting juga adalah penyeragaman dalam penerapan kebijakan itu. Taufik mengingatkan, jangan sampai di satu wilayah di Indonesia ada yang menerapkan sekolah lima hari namun di sisi lain ada yang tidak alias tetap menerapkan sekolah enam hari. "Barangkali perlu diseragamkan jangan sampai ada sekolah yang lima hari sepekan, ada yang enam hari," kata dia, dilansir Antara.

Selain itu, Taufik mengingatkan agar kebijakan yang akan diambil pemerintah harus diterapkan secara berkelanjutan. Sehingga, jangan sampai satu kebijakan diganti ketika menterinya berganti. Menurut dia, kalau kebijakan terus berganti maka akan terjadi kebingungan peserta didik. Misalnya, saat ini pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) diambil alih oleh Pemerintah Provinsi. "Sebelumnya pengelolaan SMA ada di kabupaten/kota, tapi sekarang ditarik ke provinsi sehingga banyak menimbulkan persoalan," kata dia.

Padahal, di sisi lain menurut dia kesiapan anggaran di pemerintah provinsi dipertanyakan, sehingga ada pengurangan daya tampung murid di tiap kelas mencapai 100 siswa. Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi berencana menerapkan kebijakan sekolah lima hari sepekan dan delapan jam dalam sehari. Kebijakan itu akan mulai diterapkan pada tahun ajaran baru, Juli 2017. (**/PRO2)