KALIANDA (Lampungpro.co): Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Lampung Selatan banyak yang bermasalah atau mangkrak. Anggaran BUMDes yang dialokasikan melalui Dana Desa (DD) diharapkan dapat mengembangkan perekonomian masyarakat yang menjadi pendapatan asli desa.
Kenyataannya, sebesar 40% pengelolaan BUMDes di Lampung Selatan tidak terealisasi akibat kurangnya pembinaan pemerintah dalam pengelolaan fungsi pengawasan. Berdasarkan data dari Dinas PMD Lamsel, banyak BUMDes yang carut marut, kata anggota DPRD Lampung Selatan, Dede Suhendar, di aula NBR Kalianda, Lampung Selatan, Senin, 3 Februari 2020.
Hal itu semesti ada pembenahan dan pembinaan dari leading sektor Pemerintah jangan di baiarkan saja, karena itupun menggunakan anggaran pemerintah yang dicukurkan melalui program DD.(RLS/PRO2)
Berikan Komentar
Para kepala daerah di Lampung punya kesempatan untuk membuktikan...
9138
Universitas Lampung
Universitas Malahayati
Politeknik Negeri Lampung
IIB Darmajaya
Universitas Teknokrat Indonesia
Umitra Lampung
RSUDAM Provinsi Lampung
TDM Honda Lampung
Bank Lampung
DPRD Provinsi Lampung
DPRD Kota Bandar Lampung
DPRD Kota Metro
Pemrov Lampung
Pemkot Bandar Lampung
Pemkab Lampung Selatan
Pemkab Pesisir Barat
Pemkab Pesawaran
Pemkab Lampung Tengah
Pemkot Kota Metro
Pemkab Mesuji
Pemkab Tulangbawang Barat
Suaradotcom
Klikpositif
Siberindo
Goindonesia
