Wakil Bupati Pesisir Barat Irawan Topani hadir dalam monitoring dan sosialisasi pencegahan korupsi | LAMPUNGPRO.CO/Ist

PESISIR BARAT (Lampungpro.co): Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui kegiatan monitoring dan sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) serta Monitoring Center for Prevention (MCP) yang digelar di Ruang Payung Agung, Gedung A Lantai 4, Kamis (25/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Pesisir Barat Irawan Topani, Sekretaris Daerah Tedi Zadmiko, jajaran kepala OPD, para camat, serta menghadirkan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Agus Setiyawan, Kepala Inspektorat Provinsi Lampung Bayana, dan Ketua Forum Penyuluh Antikorupsi Lampung Aris Supriyanto.

Monitoring dan sosialisasi ini bertujuan mengevaluasi sekaligus memperkuat pelaksanaan SPI dan MCP sebagai instrumen pencegahan korupsi, peningkatan integritas aparatur, serta perbaikan tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Wakil Bupati Irawan Topani mengatakan, pendampingan dari BPKP dan Inspektorat Provinsi Lampung menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan perlu terus diperkuat agar sistem pengendalian internal berjalan lebih optimal, sekaligus membangun budaya integritas di seluruh perangkat daerah.

"Melalui monitoring dan evaluasi ini, kami berharap seluruh aparatur semakin memahami pentingnya integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujar Irawan.

Ia menambahkan, pelaksanaan SPI dan MCP tidak hanya menjadi indikator penilaian kinerja pemerintah daerah, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang efektif, bebas dari praktik korupsi, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berharap kegiatan monitoring tersebut semakin memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (adv)