Anggota Bawaslu Lampung Tamri | Ist/Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung mencatat, hingga akhir Oktober 2024 ini, telah menangani 44 kasus dugaan pelanggaran selama masa kampanye pemilihan kepala daerah, (Pilkada) 2024.

Anggota Bawaslu Lampung, Tamri mengatakan, ada pun sejumlah dugaan pelanggaran tersebut, terbagi dari temuan Bawaslu serta laporan dari masyarakat.

"Hingga kini, ada temuan yang sudah diregistrasi ada 10 laporan, yang diregistrasi ada 20 laporan, yang tidak registrasi laporan ada 10 laporan, dan yang belum diregistrasi ada empat laporan," kata Tamri dalam keterangannya, Rabu (30/10/2024).

Menurut Tamri, dari total 44 dugaan pelanggaran Pilkada 2024 tersebut, saat ini perkaranya ada yang sudah dihentikan dan ada yang masih dalam proses.�

"Dari banyaknya dugaan pelanggaran Pilkada 2024 ini, mayoritas karena persoalan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)," ujar Tamri.

Bawaslu�Lampung�juga menyebut ada tiga pelanggaran pada tahapan kampanye Pilkada serentak 2024 masuk ke tahap penyidikan.

Berdasarkan laporan yang diterima, tiga pelanggaran Pilkada 2024 yang masuk tahap penyidikan yakni di Metro, Lampung Tengah, dan Pesawaran.

"Untuk pelanggaran di Metro saat ini sudah masuk ke tahap persidangan, kemudian di Lampung Tengah soal kepala kampung mengarahkan masyarakat memilih calon tertentu," sebut Tamri dilansir Suara.com (jaringan media Lampungpro.co).

Kemudian di Pesawaran ada Camat yang diduga menyimpan alat peraga kampanye (APK), namun kasus tersebut diberhentikan dan hanya sampai ke tahap penyidikan.

Menurut Tamri, saat ini Bawaslu bukan lagi sekedar menghimbau para ASN untuk menjaga netralitasnya pada Pilkada serentak 2024, namun lebih kepada penindakan lebih lanjut. (***)

Editor : Febri Arianto