Berita Lampung, Portal Berita Lampung, Berita Lampung Terkini, Berita Daerah Lampung, Web Berita Lampung, Berita Nasional Terkini, Berita Kuliner, Berita Kuliner Lampung, Portal Berita Lampung Terkini, Portal Berita Pariwisata Lampung, Portal Berita Pariwisata Nasional, Portal Berita HPN, Portal Berita Asian Games

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Rangkaian Pilgub Lampung sedang berjalan. Penetapan calon, pengundian nomor urut hingga memasuki masa kampanye telah dilakukan oleh penyelenggara. Pada akhirnya, 27 Juni 2018 akan menentukan arah pembangunan Lampung ke depan.

Dari beberapa nama  calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang ada, sama-sama kita ketahui ada beberapa nama yang merupakan kepala daerah pada wilayahnya, walaupun saat ini telah cuti kampenye. Yaitu, Ridho Ficardo Gubernur Lampung (petahana), Chusununia Halim (Bupati Lampung Timur), Mustafa (Bupati Lampung Tengah), dan Herman HN (Wali Kota Bandar Lampung).  

Peta politik cagub dan cawagub kali ini tentunya menimbulkan opini publik bahwa akan terjadi pertempuran keras pada masing-masing wilayah dan tim pemenangan masing-masing calon. Dihubungi melalui telpon selularnya, Doddie Irawan Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bandar Lampung mengamini hal serupa.

Menurut dia, kontestasi pilkada seharusnya menjadi saluran demokrasi yang bermartabat dan tidak tercemar oleh cara-cara curang, manipulatif dan yang paling parah pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tujuan-tujuan politik tertentu. Hal ini bisa berdampak pada terjadinya gesekan horizontal di masyarakat. 

Bayangkan jika ASN melakukan kerja-kerja politik untuk salah satu pasangan calon melalui intervensi kekuasaan maka dapat dipastikan akan terjadi benturan sesama tim sukses pasangan calon yang lain, kata Doddie Irawan.

Di samping itu ,pengerahan ASN untuk kepentingan politik pasangan calon merupakan pengkhianatan terhadap profesionalitas ASN sebagai abdi negara yang seharusnya bersifat netral walaupun hak pilih pribadinya  tetap melekat. Cara-cara penggalangan ASN untuk kepentingan politik tertentu inilah yang membuat demokrasi kita menjadi tidak bermartabat dan tercela.

Masih menurut Doddie, pihaknya mengapresiasi langkah yang diambil Plt Wali Kota Bandar Lampung Yusuf Kohar yang dengan cepat mengambil sikap tegas pada jajarannya untuk wajib bersikap netral pada Pilgub 2018 mendatang. Netral maksudnya adalah ASN dilarang terlibat aktif dalam misi-misi politik cagub dan cawagub apalagi sampai pada penggalangan politik menggunakan intervensi kekuasaan atau pemerintahan.  

Bisa kita lihat imbauan dari Plt Wali Kota Yusuf Kohar yang mewajibkan ASN untuk netral secara institusi terdapat pada tiap-tiap kantor pemerintahan sampai di tingkat kelurahan. Ini langkah bagus dan memang harusnya begitu, kata dia.

Untuk itu, sebagai partai anak muda yang telah lolos menjadi peserta Pemilu 2019 dengan nomor urut 11, Doddie berharap kepada anak-anak muda yang mungkin saja aktif dalam kegiatan demokrasi maupun yang apatis/cuek terhadap politik untuk sama-sama mengawasi dan mengawal proses demokrasi lima tahunan di Provinsi Lampung tercinta ini.  

Karena, mau tidak mau, suka atau tidak, regenerasi kepemimpinan pasti akan berjalan. Saatnya anak muda mempersipakan diri dan menempa kualitas diri untuk ikut ambil bagian di dalam mengisi ruang demokrasi kita.

Pihaknya berharap, semoga Pilgub Lampung 2018 menjadi ajang pendidikan demokrasi dan partisipasi rakyat guna melahirkan kepemimpinan yang benar-benar lahir dari kehendak mayoritas masyarakat Lampung. Ayo anak-anak muda Lampung kita kawal pesta demokrasi Pilgub 2018. Biarkan rakyat memilih dengan kesadaran politiknya, bukan karena tekanan, janji, apalagi iming-iming materi. (**/PRO2)