MALANG (Lampungpro.com): Ditargetkan pada 2019, seluruh sekolah negeri maupun swasta sudah menerapakan full day school. Saat ini, sedikitnya 5.000-10.000 sekolah negeri dan swasta mendaftarkan diri untuk menerapkan sistem full day school yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof Muhadjir Effendy pertengahan tahun ajaran 2016. Hal itu dikatakan staf khusus Mendikbud bidang komunikasi publik, Nasrullah di sela Focus Groups Discussion (FGD) Penguatan Media dalam Mensosialisasikan Kebijakan Mendikbud di Malang, Jawa Timur, Sabtu (18/3/2017).

Menurut dia, pada awal penerapan full day school tahun lalu, yang menjadi percontohan sebanyak 540 sekolah dan sekolah itu mendapatkan dana hibah murni. "Targetnya tahun 2019, seluruh sekolah negeri maupun swasta sudah menerapakan full day school tersebut," kata Nasrullah.

Dia juga menjelaskan, tahun ini, sebenarnya pagu sekolah yang ditargetkan bisa menerapkan sistem full day school sebanyak 1.200 hingga 1.500 sekolah, tapi yang mendaftar dan siap menerapkannya mencapai 5.000 hingga 10.000 sekolah, baik negeri maupun swasta.

Ia mengakui konsekuensi diterapkan full day school yaitu harus ada penambahan fasilitas di lingkup sekolah. Penambahan fasilitas umum di sekolah itu menggunakan dana hibah untuk penguatan karakter. Namun demikian, kucuran dana tersebut tetap disesuaikan dengan kebutuhan dan masih diverifikasi.

Ditanya, banyaknya keluhan orangtua karena dalam penerapan full day school hari Sabtu libur dan anak-anaknya lebih banyak bermain di luar rumah, Nasrullah mengatakan memang diperlukan kerja sama antara orangtua dan pihak sekolah. "Jangan karena sudah full day school, anak-anak libur terus dibiarkan tanpa ada pengawasan. Tujuan dari full day school ini, di antaranya agar orangtua dan anak-anak memiliki waktu bersama dan itu tidak harus berbiaya mahal. Apa yang dilakukan dan dikerjakan orangtua bisa dikerjakan bersama anak-anak, kata dia.

Sementara itu, dalam FGD tersebut Nasrullah mengemukakan ada empat program prioritas Kemendikbud yang bakal dituntaskan. Yaitu, meningkatkan pendidikan yang berkeadilan melalui Program Indonesia Pintar dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi 1,6 juta anak, termasuk di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3D).

Prioritas kedua adalah penguatan pendidikan karakter. Kemudian, meningkatkan tenaga kerja terampil melalui revitalisasi pendidikan kejuruan dan keterampilan. Untuk penguatan vokasi tersebut, ditaretkan ada 50 SMK Kelautan, 50 SMK Pariwisata, 100 SMK Pertanian, 220 Techmo Park, dan 1.540 SMK bekerja sama dengan industri.

Dan, prioritas keempat adalah literasi. Dia menilai Indonesia terlambat empat tahun dalam bidang literasi ini. Contohnya, literasi yang saat ini digunakan kelas 12 (3 SMA) seharusnya digunakan siswa kelas 8 (2 SMP). "Rasio guru dan siswa pun juga tidak merata dan rata-rata guru menumpuk di Jawa atau di lokasi tertentu. Oleh karena itu dalam waktu dekat akan dilakukan Gerakan Literasi di sekolah," kata dia. (*/ANT/PRO2)