JAKARTA (Lampungpro.com): Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan tren bencana terus meningkat di Indonesia. Penyebabnya bencana hidrometeorologi meningkat karena terkaitnya tinggi laju lahan kritis, deforestasi, dan kerusakan lingkungan.

Bencana hidrometeorologi diprediksi masih mendominasi pada 2019, seperti banjir, longsor, hingga puting beliung. Sutopo memaparkan 95% bencana adalah hidrometeorologi. "Masih luasnya kerusakan DAS (daerah aliran sungan), lahan kritis, laju kerusakan hutan, kerusakan lingkungan, perubahan penggunaan lahan, dan tingginya kerentanan menyebabkan bencana hidrometeorologi meningkat," kata Sutopo, di Jakarta, Sabtu (12/1/2019).

Selama 2019, diprediksi gempa akan terjadi. Rata-rata setiap bulan ada sekitar 500 kejadian gempa di Indonesia. Gempa bumi tidak dapat diprediksikan secara pasti di mana, berapa besar, dan kapan.

"Namun diprediksi gempa terjadi di jalur subduksi di laut dan jalur sesar di darat. Perlu diwaspadai gempa-gempa di Indonesia bagian timur yang kondisi seismisitas dan geologinya lebih rumit dan kerentanannya lebih tinggi," kata Sutopo.

Jika gempa lebih dari 7 SR, kedalaman kurang dari 20 km dan berada di jalur subduksi, ada potensi tsunami. Upaya mitigasi sangat diperlukan setelah adanya prediksi bencana. Setiap orang harus melakukan upaya mitigasi bencana.

"Tidak cukup hanya mengandalkan kearifan lokal saja atau iptek. Faktanya, sering kali di masyarakat lebih percaya pada kearifan lokal, namun kondisi saat ini tidak memungkinkan karena banyak binatang yang tidak ada di daerah tersebut atau ancaman bencana makin meningkat. Dengan iptek saja juga tidak mungkin karena masyarakat belum percaya sepenuhnya peringatan yang diberikan alat tersebut. Banyak sistem peringatan dini yang rusak," kata Sutopo.

Sistem peringatan dini bencana harus menyeluruh. Satu sistem terdiri atas kumpulan subsistem, yaitu alat, sosialisasi, edukasi, kearifan lokal, partisipasi masyarakat, mata pencarian masyarakat, politik lokal, kebijakan publik, dan sebagainya. "Jadi semua subsistem tersebut harus dikaji menyeluruh," kata Sutopo. (PRO1)