BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Wali Kota Bandar Lampung Herman HN mengatakan, keberadaan Kereta Api Batubara Rangkaian ]Panjang (KA Babaranjang) memberi dampak buruk. Sebab, kereta yang mengangkut batu bara milik PT Bukit Asam itu menyusahkan dan membuat macet jalan di Kota Tapis Berseri.

Setiap 15 menit kan lewat. Bikin macet. Masyarakat dibuat jadi susah, kata Herman pada diskusi 'Menakar Kepentingan Korporasi BUMN untuk Kenyamanan Masyarakat Bandar Lampung'. Diskusi yang digelar anggota DPD Andi Surya itu berlangsung di Kantor Perwakilan DPD RI Lampung, Jalan Jenderal Sudirman, Bandar Lampung, Jumat, (17/2/2017). Diskusi juga dihadiri perwakilan PT Bukit Asam (BA) dan perwakilan PT KAI Regional IV Tanjungkarang.

Dia mengatakan, sejak menjabat wali kota, PT KAI baru memberi bantuan gerobak sampah. Itu pun dalam jumlah yang sedikit. Sedangkan PT Bukit Asam memberi bantuan truk sampah, seharga sekitar Rp300 juta dan gerbang masuk Kota Bandar Lampung sekitar Rp1 miliar.

Selaku Wali Kota saya tidak mengemis, tetapi perusahaan ini menyengsarakan rakyat Bandar Lampung. Jika kereta lewat anak sekolah bisa tertahan, harusnya buat under pass atau fly over. Perusahaan harus memperhatikan CSR. Tapi, masyarakat tak digubris, tidak dipedulikan dan tidak ada sumbangsih. Bayangkan, saya jadi wali kota sejak 2010 PT KAI hanya memberikan paling 3 sampai 5 gerobak sampah saja, ungkap Herman.

Ketua DPRD Bandar Lampung Wiyadi mengusulkan agar memindahkan rel terkait kereta api batu bara rangkaian panjang (KA babaranjang) yang dinilai membuat macet. Ada tiga jalan keluar, yakni memindahkan relnya, memindahkan kota (Bandar Lampung), atau teknologinya dikuatkan. Tapi sanggup atau tidak PT Bukit Asam dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) memindahkan kota, kata dia.

Wiyadi mengatakan, PT KAI perlu memikirkan cara bagaimana tidak memperparah kemacetan di Bandar Lampung. Semestinya usaha yang dibangun tidak menjadi beban di wilayah setempat. Kalau memang PT KAI berniat baik, maka bisa alokasikan dana untuk membuat jalan bawah tanah (underpass). Ketimbang membuat pagar lebih baik dialokasikan membangun underpass, ujarnya.

Dia menambahkan, perlintasan kereta api semakin tahun akan semakin padat. Imbasnya, kemacetan akan semakin panjang. Saat macet, bahan bakar minyak (BBM) di kendaraan jadi boros. Artinya, masyarakat bisa menghitung kerugian karena KA babaranjang. Karena itu, perlu diantisipasi oleh PT KAI dan PT Bukit Asam. Sebab, ke depan tak hanya masyarakat Bandar Lampung yang memprotes. Daerah lain juga yang masyarakatnya mulai padat akan bersuara, kata Wiyadi.

Evaluasi akan dilakukan manajeman PT Bukit Asam, menurut Yulfaizon, wakil PT BA pada diskusi ini, sejak 2012 mengadakan kemitraan bantuan pinjaman lunak ke masyarakat se-Lampung. Ada program bina lingkungan, bantuan bencana alam, prasarana dan sarana umum, dan ainnya. Kami koorporatif, besaran CSR tentu saja ada juklaknya, ujar dia.

Sedangkan Asdo Artiviyanto dari Divre PT KAI menanggapi tentang pertanyaan dan keluhan masyarakat seputar CSR terkait dengan lembaganya, menurut Asdo, sumur bor ada dan dibangun di Sukamenanti, Labuhan Ratu. CSR juga dilakukan untuk pembangunan masjid, jalan kampung, pengeboran air untuk daerah yang sulit air, pengadaan klinik di prioritaskan untuk daerah yang jauh dari puskesmas. Pada beberapa waktu lalu, kami juga menyerahkan bantuan kacamata ke pelajar yang membutuhkan, diberikan ke pelajar langsug dengan disaksikan oleh para lurah, ujar dia.

Andi Surya yang bertindak selaku pemimpin diskusi menyimpulkan ring satu CSR harus lebih diperluas, namun untuk masyarakat di sepanjang daerah pinggiran rel. Andi mengingatkan PT KAI, berkaitan ada informasi tentang PT KAI mengambil sewa tanah, PT KAI diminta tidak lagi melakukan hal tersebut karena status tanah bukan milik KAI. (PRO1)