BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com) : Kader Partai Demokrat yang menjabat sebagai kepala daerah boleh mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan syarat jika terpaksa. "Kalau dipaksa deklarasi untuk 01, di satu atau dua tempat, kalau terpaksa lakukan saja. Toh, politik itu tidak selesai di deklarasi," ujar Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Andi Arief.

Andi mengatakan, hal itu bukan opsi pertama yang wajib dilakukan. Apabila ada intimidasi, kata Andi, kader yang menjabat sebagai kepala daerah harus menghadapinya terlebih dahulu. Jika tidak kuat menghadapi, baru boleh mengambil sikap fleksibel. Salah satunya yakni mendeklarasikan dukungan terhadap paslon 01 Jokowi-Maruf. Andi menjelaskan, hal itu bukan berarti partainya berhenti mendukung paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dia menegaskan Demokrat tetap menjadi partai pengusung paslon 02 dalam Pilpres 2019. Namun, menurutnya, perlu siasat dalam menghadapi Pemilu 2019 yang mana pileg dan pilpres dihelat secara serentak. Kecerdikan juga diperlukan untuk menghadapi rezim yang gemar menyalahgunakan kekuasaan. "Sikap partai soal koalisi pilpres sudah final. Menangkan Partai demokrat, menangkan [paslon] 02. Menghadapi rezim yang abuse of power harus cerdik," tegas Andi.

Andi juga turut menerbitkan arahan kepada kader yang tidak menjabat sebagai kepala daerah. Dia mengatakan kader Partai Demokrat pun boleh bersikap lentur. Dia mengamini kondisi masyarakat berbeda-beda di setiap daerah. Karenanya, kader boleh mengambil tindakan sesuai keadaan dan kondisi masyarakat setempat. "Bagi kader yang alami kesulitan di satu atau dua tempat untuk berkampanye 02, diharap fleksibel dalam bersiasat. Sesuaikan dengan keadaan," ungkapnya.(**/PRO4)