Pimpinan Media Muhammad Asyihin. Lampungpro.co/doc

Kalau mengikuti jalan ceritanya, kasus dugaan pelecehan seksual yang menyeret seorang dosen Universitas Lampung (Unila) dengan mahasiswi S2 ini hampir mirip drama Korea. Ada tokoh utama, ada konflik, ada pengakuan, ada pihak yang dilaporkan, ada alur cerita yang berkembang, dan tentu saja ada penonton yang ikut larut dalam ceritanya.

Bedanya, kalau drama Korea hanya berlangsung di layar kaca, cerita ini berlangsung di dunia nyata. Ada nama orang yang dipertaruhkan, ada martabat yang bisa terluka, ada masa depan yang mungkin berubah, dan ada konsekuensi hukum yang tidak sederhana.

Cerita bermula dari pengakuan seorang mahasiswi yang mengaku mengalami tindakan tidak pantas dari dosennya. Cerita itu kemudian menyebar di media sosial, menjadi perbincangan, diberitakan berbagai media, hingga akhirnya masuk ke ranah kepolisian dan pemeriksaan internal kampus.

Sampai di sini, sebenarnya tidak ada yang salah. Setiap orang berhak menyampaikan pengaduan. Korban dugaan kekerasan seksual harus mendapatkan ruang untuk berbicara. Kampus wajib melakukan pemeriksaan, dan aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti laporan.

Namun, ada satu babak yang justru lebih menarik untuk kita perhatikan: ketika media sosial mulai mengambil alih peran pengadilan.

Belum ada putusan pengadilan, belum ada kesimpulan hukum yang menyatakan seseorang bersalah, tetapi vonis netizen sudah lebih dahulu dijatuhkan. Kata-kata kasar, makian, tuduhan, hingga serangan terhadap pribadi seseorang bertebaran di ruang digital.

Seolah-olah semua orang sudah mengetahui keseluruhan cerita. Seolah-olah setiap orang menyaksikan langsung peristiwa yang dipersoalkan. Padahal, sebagian besar hanya membaca potongan cerita, melihat unggahan, kemudian membangun kesimpulan sendiri.

Inilah yang berbahaya dari sebuah perkara ketika sudah menjadi tontonan publik.