LAMPUNG UTARA (Lampungpro.com): Pelaksanaan pembangunan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang baru berjalan 2-3 tahun terakhir. Namun, petujuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis) aturannya selalu berubah-ubah. "Akibat peraturan yang sering berubah membuat kepala desa bingung, bahkan sering membuat kesalahan.

Nanti saya akan meminta pemerintah agar peraturan tentang ADD jangan terlalu banyak berubah. Dan saya pun meminta agar kepala desa senantiasa mengupdate dan mematuhi segala peraturan yang berlaku," kata anggota DPD RI asal Lampung Andi Surya, saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Lampung Utara, Senin (27/3/2017).

Andi Surya melakukan kunjungan kerja ke dua kecamatan, yaitu Kecamatan Abung Selatan dan Kotabumi Selatan. Pada kesempatan itu, Andi lebih spesifik melakukan penyerapan aspirasi dan pengawasan tentang penggunaan ADD. "Sebagai tugas pengawasan, kami melakukan dialog dengan seluruh kepala desa di kecamatan setempat untuk mengetahui apa saja problem  yang ada di lapangan," kata Andi usai melakukan kunker.

Andi juga memberikan apresiasi kepada semua pihak (pemerintah, aparat penegak hukum, LSM, media, dan lainnya) yang telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD. Terkait Sistem Keuangan Desa  (Siskudes), pemilik Perguruan Tinggi UMITRA Lampung ini mengatakan, Siskudes itu merupakan aplikasi sistem keuangan desa yang diluncurkan oleh BPKP pusat. Hal itu agar pelaporan penggunaan dana desa bisa lebih transparan dan tersistematis.

"Siskudes akan dijadikan parameter yang pengawasannya langsung diawasi oleh KPK. Sehingga, harapannya para kepala desa terhindar dari kesalahan-kesalahan. Tapi, sebelum ADD dan DD dilaksanakan harus diadakan sosialisasi kepada kepala desa dan perangkatnya serta dilakukan pelatihan terhadap mereka," kata dia. (**/PRO2)