Ketua KPU Bandar Lampung Dedi Triyadi saat diwawancarai awak media | Antara/Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Sisa anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Bandar Lampung tahun 2020 yang diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung, dalam tahap pertama yang diterima dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung hanya mampu bertahan hingga Agustus. Ada pun dana Pilkada yang diterima saat ini, baru mencapai Rp11 miliar dari total Rp39 miliar.

Ketua KPU Kota Bandar Lampung Dedi Triyadi mengatakan, sesuai kesepakatan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertulis bahwa anggaran Pilkada untuk KPU sebesar Rp39 miliar. Dimana untuk tahap pertama ini, seharusnya Pemkot Bandar Lampung memberikan 40 persen dari jumlah NPHD tersebut, untuk melaksanakan tahapan.

"Jadi dana yang kami terima itu belum 40 persen. Kami telah mengajukan kepada Pemkot Bandar Lampung, agar segera merealisasikan sisa anggaran tahap pertama dan mentransfer 100 persen anggaran. Sisa anggarannya sebesar Rp28 miliar ini, untuk keberlangsungan penyelenggaraan Pilkada pada 9 Desember 2020," kata Dedi Triyadi, Rabu (8/7/2020).

Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 tahun 2020 Pasal 16 ayat 4, pemerintah daerah sudah harus merealisasikan anggaran 100 persen, untuk pelaksanaan pemungutan suara paling lambat 9 Juli 2020. Sedangkan dana penambahan tempat pemungutan suara (TPS) yang disesuaikan akibat pandemi Covid-19, menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

"Untuk penambahan TPS, kami sudah mengusulkan Rp3,6 miliar. Disetujui atau tidaknya usulan ini kita masih menunggu hasil. Kemudian untuk perlengkapan alat pelindung diri (APD) selama tahapan hingga berlangsungnya Pilkada, akan ditanggung oleh Pemkot Bandar Lampung dalam hal ini dari Gugus Tugas dan Dinas Kesehatan Kota Bandarpampung," ujar Dedi.(FEBRI/PRO2)