BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandar Lampung awalnya mengajukan anggaran Pemilihan Walikota (Pilwakot) Bandar Lampung 2020 mendatang sebesar Rp48 miliar. Namun dalam prosesnya, hanya disetujui Rp36 miliar. Maka, KPU pun terpaksa melakukan sejumlah langkah efisiensi.

Komisioner KPU Bandar Lampung Ferry Triatmojo mengatakan, bahwa total anggaran pilwakot tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp60,5 miliar. Terbagi untuk empat lembaga yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp36 miliar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp18 miliar.

Sedangkan untuk anggaran pengamanan untuk unsur kepolisian (Polresta) Rp5,5 miliar dan unsur TNI (Kodim) Rp1 miliar. "Ya dengan jumlah anggaran pilwakot itu memang kami terpaksa melakukan efisiensi. Utamanya pengurangan jumlah TPS dan honor panitia ad hoc," kata Ferry, Jumat (4/10/2019).

Ferry menjelaskan, untuk jumlah TPS diperkirakan akan berkurang dari rencana awal sekitar 2 ribuan TPS. Begitu juga kotak suara akan menyesuaikan. "Untuk jumlah kotak suara menyesuaikan dengan pengurangan jumlah TPS di Kota. 1.400 TPS. Kemungkinan masih bisa berkurang lagi. Sesuai dengan hasil pemutaakhiran data yang akan dilaksanakan mulai April 2020 mendatang," jelas dia.

Terkait honor panitia adhoc yang diefisiensi, terus dia, honor ad hoc akan sesuai standar pilkada sebelumnya. "Honor ad hoc, kita turunkan sesuai standar pilkada sebelumnya. Belum berdasarkan regulasi/usulan yang sedang diajukan oleh KPU RI kepada Kemenkeu," terang dia. Sebelumnya, NPHD anggaran Pilwakot Bandar Lampung 2020 diteken antara KPU dan Walikota Herman HN bersama Bawaslu, kepolisian dan TNI di Pemkot, Selasa (1/10/2019).(**/PRO2)