KETUA DPR, BAMSOET, PUAN MAHARANI, DPR RI, PARPOL, LAMPUNG

Untuk memperlancar kerja DPR periode selanjutnya, Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar ini mengatakan akan merevisi undang-undang tentang tata cara pembuatan undang-undang. Tujuannya agar rancangan undang-undang ini bisa diteruskan oleh anggota dewan selanjutnya. Wacana penunjukkan Puan Maharani sebagai Ketua DPR oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belakangan menguat. Ditambah dengan dukungan partai koalisi yang solid, semakin memuluskan jalan Puan ke DPR.

Puan sendiri menyebut dirinya sebagai salah satu calon kuat menduduki jabatan Ketua DPR. Pasalnya ia menjadi calon legislatif dengan pendapatan suara tertinggi nasional. "Proses pemilu yang lalu juga alhamdulillah saya bisa kemudian mendapatkan suara terbanyak nasional. Ya mungkin bisa jadi salah satu calon yang kuat," ujar Puan.

Berangkat dari daerah pemilihan Jateng V, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini meraih suara tinggi mencapai 404.034 suara. Partainya pun meraih peringkat pertama dengan suara terbanyak. Menurut Pasal 427D UU MD3 susunan dan mekanisme penetapan pimpinan DPR, berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR.

Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR. Wakilnya anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Saat ini, PDIP menempati posisi teratas sebagai partai dengan suara terbanyak di pemilu 2019.(**/PRO2)