BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.con): Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta mengatakan penyebab utama digelar pemungutan suara ulang (PSU) di 11 tempat pemungutan suara (TPS) adalah karena beredar hoaks di tengah masyarakat.

"Hoaks tersebut adalah bahwa pemilik KTP elektronik dapat memilih di TPS mana pun tanpa harus memiliki A5 (pindah memilih) atau pun terdaftar dalam daftar pemilih tambahan," ujar Koordinator Divisi SDM Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Siti Rahma, seperti dikutip dari Antara, Sabtu, 27 April 2019.

PSU tersebut digelar di 11 TPS di DKI Jakarta, dengan sebaran PSU Pilpres sebanyak 9 TPS, dan PSU untuk Pileg dan Pilpres pada dua TPS. Siti menjelaskan, hoaks tersebut merebak di tengah masyarakat pasca-Putusan MK Nomor: 20/PUU-XVII/2019, salah satu isinya mengabulkan permohonan untuk pindah TPS.

Siti mengatakan dirinya menyaksikan langsung dampak beredar hoaks tersebut saat mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara pada 17 April di Apartemen Kalibata City yang menggelar hasil pemilu empat TPS, yaitu TPS 67, 68, 69 dan 70 Kelurahan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan.

"Ratusan warga berbondong-bondong ingin menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el dari luar DKI Jakarta tanpa A5, alhamdulillah dapat saya cegah dengan memberikan pemahaman kepada seluruh warga tersebut," kata Siti.

Dalam keterangannya, Siti juga menyampaikan PSU di TPS 101 Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur berjalan lancar.

PSU di TPS tersebut dilaksanakan oleh KPPS yang berasal dari unsur PPS Kelurahan Gedong, PPK Pasar Rebo serta unsur masyarakat setempat dengan tidak melibatkan KPPS sebelumnya. Pengawas TPS yang mengawasi pemungutan dan penghitungan suara pada PSU di TPS 101 adalah Panwas Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Dalam pelaksanaan pemungutan suara pada 17 April 2019 tercatat ada 276 pemilih yang menggunakan hak pilihnya dari total DPT yang berjumlah 294 orang. (***/PRO3)