#beritapolitiklampung #webberitadaerah #webberitanasional #portalberitalampung #portalberitawisatanasional #portalberitaasiangames #portalberitapendidikan #beritaolahragalampung #beritaolahraganasional #lampungproberitalampung #lampungprodotcom #webberitalampung #portalberitanasional #beritalampungterkini #beritakulinerlampung #beritawisatalampung #portalberitawisata Lampung, Indonesia

JAKARTA (Lampungpro.com): Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mencanangkan program untuk mengurangi risiko bencana di Indonesia, dengan melakukan kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Direktur Baznas Tanggap Bencana Ahmad Fikri menyatakan bahwa penanggulangan bencana tidak cukup hanya dilakukan dengan pelatihan jangka pendek tapi harus menyentuuh semua aspek dan menyeluruh.

Tahun ini kita akan lebih memperbanyak program pengurangan risiko bencana. Salah satunya adalah dengan membangun Kampung Tanggap Bencana (katana) di seluruh Indonesia, kata Fikri saat talk show Siap Siaga dengan Berbagi di Car Free Day Thamrin, Jakarta, Minggu (15/4/2018), dilansir Halallife (Grup Lampungpro.com).

Program ini juga diharapkan mampu menjadikan masyarakat menjadi mandiri jika terjadi bencana. Kesiapsiagaan itu harus dimulai dari diri sendiri. Nanti dengan sendirinya akan memicu budaya sadar bencana. Dan Baznas akan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam program ini. Program ini akan bersinergi dengan program pemberdayaan ekonomi miskin di daerah tersebut, kata dia.

Fikri juga menyebutkan bahwa selain 10 Katana, pada tahun 2018 Baznas memiliki 4 program lainnya untuk dijalankan. Pertama, kita punya Katana untuk pengurangan risiko bencana. Kedua ada 10 Madrasah Aman Tanggap. Ada juga Sekolah Sungai, Baznas Goes to School dan terakhir, edukasi kesiapsiagaan, ujarnya.

Sementara Kepala BNPB Willem Rampangilei dalam sambutannya membenarkan bahwa penanggulangan bencana membutuhkan keterlibatan semua pihak. Tercatat ada 2.372 kali bencana tahun lalu. Ada 372 orang meninggal. Yang namanya bencana itu mempengaruhi semua aspek. Jadi memang perlu kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, ujar Willem. (**/PRO2)