Pemkab Tubaba Saat Gelar Rakor | Lampungpro.co/Dok Kominfo

KALIANDA (Lampungpro.co): Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan, berkomitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, serta mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Komitmen tersebut, disampaikan Bupati Egi saat membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026, yang berlangsung di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan, Senin (3/8/2026).

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama mengatakan, pihaknya mengapresiasi kepada BPKP Perwakilan Lampung beserta seluruh pihak, yang telah menginisiasi dan mendukung terselenggaranya workshop tersebut.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas aparatur desa, dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berkualitas.

"Workshop ini sangat penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa, agar semakin profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat," kata Radityo Egi Pratama.

Penguatan kapasitas aparatur desa, sejalan dengan arah pembangunan nasional melalui Asta Cita Presiden RI, yang menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa, menjadi salah satu prioritas Pemkab Lampung Selatan.

Kebijakan tersebut juga selaras dengan Program Helau (Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul), khususnya pada pilar unggul, yang berfokus pada peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan desa.

Egi menegaskan, pengelolaan keuangan desa tidak boleh berhenti pada aspek administrasi semata. Setiap program pembangunan harus mampu menghadirkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekaligus memiliki keberlanjutan.

Karena itu, ia mengingatkan seluruh pemerintah desa agar menjadikan dua indikator utama sebagai landasan dalam menyusun dan menjalankan program pembangunan, yakni dampak dan berkelanjutan.

"Keberhasilan pembangunan desa harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Setiap program harus memberikan dampak positif yang nyata sekaligus mampu berkelanjutan," ujar Radityo Egi Pratama.

Sementara itu, Korwas APD Perwakilan BPKP Lampung, Ade Priyanto menyebutkan, workshop tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah, dan juga perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Selain memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu mendorong pembangunan desa yang lebih efektif, melalui pemberdayaan SDM, pengembangan usaha ekonomi produktif sesuai kewenangan desa, percepatan transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan, serta menghasilkan rekomendasi strategis bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. (***)

Editor : Febri Arianto