Bupati Pesawaran Saat Hadiri Rakerkas Apkasi | Lampungpro.co/Dok Kominfo

TANGERANG (Lampungpro.co): Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona, menghadiri dan berperan sebagai moderator pada acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke XV Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia (Apkasi) dan Apkasi Otonomi Expo 2023 di Nusantara Hall ICE, BSD Tangerang, Kamis (20/7/2023).

Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona mengatakan, dalam Rakernas dibahas berbagai persoalan-persoalan yang telah diakomodir melalui rapat kerja koodinator wilayah Apkasi, dimana dalam rapat daerah telah menginventarisir isu-isu di daerah, untuk dibahas bersama di tingkat nasional.

"Terkait dengan Apkasi Otonomi Expo 2023, kegiatan ini merupakan agenda tahunan implementasi salah satu tugas dan peran organisasi dalam memfasilitasi kegiatan promosi komoditi, peluang investasi, dan pengembangan destinasi pariwisata bagi anggota Apkasi meliputi 416 pemerintah kabupaten diseluruh Indonesia," kata Dendi Ramadhona.

Hal itu menurut Dendi, merupakan upaya kongkret Apkasi dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, melalui kebangkitan ekonomi di daerah.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartato, memaparkan materi terkait strategi pengendalian onflasi nasional dan daerah. Ia menjelaskan ketidaksiapan global masih menjadi tantangan ekonomi ke depan, faktor eksternal perlu diwaspadai dan diantisipasi dampaknya kepada Indonesia, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk dampak dari perubahan iklim terhadap ketahanan pangan di Indonesia.

"Di Asia dan Pasifik, Indonesia menempati urutan ke 10 dengan skor total 60.2, sementara di level dunia, Indonesia menempati posisi 63 dari 113 negara," jelas Airlangga Hartarto.

Ia menambahkan, dari empat indikator, tampak ada tiga indikator yang masih perlu ditingkatkan, yakni availability atau akses pangan (50.9), quality and safety atau level kualitas dan keamanan pangan (56.2), serta sustainability and adaptation atau isu keberlanjutan dan adaptasi perubahan iklim (46.3).

Airlangga menyampaikan, pemerintah juga harus terus mendorong upaya perluasan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Hal tersebut telah tercantum pada peta jalan pengendalian onflasi 2022-2024 dan menjadi program unggulan (flagship).

Disisi lain, Wakil Presiden RI, Maruf Amin memberikan beberapa arahannya, diantaranya kelancaran operasional dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu yang dilakukan KPU di daerah masing-masing secara paralel, jajaran pemerintahan mengikuti semua perkembangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan memberi dukungan saat diperlukan.

Fasilitas pengembangan networking, harmonisasi antara hubungan kerja semua stake holder pelaksana pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 di daerah (KPU provinsi dan kabupaten/kota, panwaslu provinsi dan kabupaten/kota, parpol, masyarakat, perguruan tinggi, serta jajaran pemerintah sendiri). (***)

Editor : Febri Arianto

Reporter : Rosario