Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (ketiga kiri) saat menyerahkan rekomendasi kepada Hipni di Jakarta. LAMPUNGPRO.CO/DOK

KALIANDA (Lampungpro.co): Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lampung, menorehkan catatan sejarah. Untuk kali pertama di Lampung, pasangan bakal calon kepala daerah gagal karena tersandung masalah administrasi, yakni masalah hukum. Akibatnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Selatan tak punya pilihan lain kecuali tidak meloloskan pasangan Hipni-Melin Haryani Wijaya yang diusung Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra, dan PKB itu.

Mengutip SK KPU Lampung Selatan Nomor 60/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020, gagalnya Hipni-Melin karena tidak memenuhi syarat. Meski tidak ada keterangan lanjut dari KPU soal tidak memenuhi syarat itu, tapi publik pun mahfum hal ini karena kasus tindak pidana korupsi kredit fiktif di Bank BRI Cabang Telukbetung senilai Rp82 miliar, yang menjerat istri mantan Wakil Bupati Lampung Selatan Eki Setyanto itu.

Keputusan KPU ini tentu saja tamparan keras bagi PAN, sebagai partai pengusung. Maklum, Lampung Selatan adalah kampung halaman Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan. 

Pengamatan Lampungpro.co, pemasangan Hipni-Melin adalah 'pilihan terakhir' setelah pilihan pertama Hipni-Bayana, gagal. Semula, Melin sama sekali tak masuk pusaran dan pasaran. Upaya Hipni menyodorkan dua calon wakil, termasuk salah satu mantan kepala desa di Natar pun mentah di tangan Zulkifli Hasan. 

Awalnya, pilihan utama dan pertama berlabuh kepada mantan Camat Natar, Bayana, yang pernah menjadi Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Lampung. Bayana yang juga pernah menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung itu, dinilai sebagai pasangan maut yang sulit dikalahkan. 

Pasalnya, meski berkali-kali pindah jabatan, hingga kini warga Natar masih memanggil Bayana sebagai 'Bu Camat'. Bagi Bayana, memenangkan lumbung suara tertinggi di Lampung Selatan itu, serasa memencet tombol. 

BACA SEBELUMNYA: Tersandung Kasus Hukum, KPU Lampung Selatan tak Loloskan Hipni-Melin Maju Pilkada

Maklum, Bayana empat tahun (2010-2015) menjadi Camat Natar. Adalah Gubernur Lampung Sjachroedin ZP yang kepincut dengan kiprah Bayana, sewaktu menjabat Camat Tanjungkarang Pusat, dan memintanya untuk pindah ke Pemerintah Provinsi Lampung lalu menempatkan alumnus APDN itu di Natar. 

Kekuatan teritorial itulah yang membuat PAN kepincut dengan Natar dan siapa pun kandidat yang berlatar belakang Natar. Hitung-hitungannya tentu saja mata pilih. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019, dari  722.348 mata pilih Lampung Selatan, sebanyak 130.831 pemilih ada di Natar. 

Upaya menggaet Bayana dilakukan kubu Hipni sejak Maret 2020. Hipni bahkan secara langsung berkunjung untuk meminang ke kediaman Bayana, di Perumahan Bataranila, Desa Hajimena, Kecamatan Natar. Bayana yang masih berkarir sebagai pegawai negeri sipil (PNS), itu tentu saja harus menimbang berpuluh kali, karena konsekuensinya mesti menanggalkan stasus PNS yang dia bina sejak era Gubernur Poedjono Pranyoto (1988-1997) itu. 

Namun begitulah dinamika politik yang tak selalu matematis. Meski didesak dan didukung berbagai pihak termasuk oleh mantan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo yang menjabat Ketua DPD Partai Demokrat, Bayana tetap bersikukuh meneruskan karir sebagai PNS. Padahal Ridho menjamin rekomendasi Partai Demokrat, jika Bayana bersedia maju.

Hipni yang dikejar 'deadline' mencari pasangan dan harus dari Natar, tak punya pilihan lain. Melin, yang juga memiliki basis massa di Natar, menjadi pilihan terakhir. Namun untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. 

Jejak digital belum terhapus. Puluhan link berita kasus Melin, masih menggantung di dunia maya. Tentu saja risiko tinggi bagi KPU, jika tutup mata dengan jejak digital itu. Sosok Hipni yang dikenal santun dan jujur pun harus tersingkir dari gelanggang Pilkada. Semoga ini menjadi catatan berharga bagi semua...(PRO1)