LAMPUNG TENGAH (Lampungpro.co): Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, fraksi Partai Demokrat, Midi Iswanto, melakukan sosilisasi peraturan daerah (Sosperda) Nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam pencegahan konflik di provinsi, di aula kantor Desa Pujokerto Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah, Jumat (13/3/2020).

Midi Iswanto mengatakan, jika dulu kinerja dewan diukur dari berapa jumlah perda yang disahkan. Namun saat ini ukurannya adalah kualitas dari perda yang disahkan tersebut. Apakah sudah disosialisasikan ke masayarakat dengan baik, apakah masyarakat sudah tahu atau paham terkait perda tersebut. Apakah masyarakat dapat menerapkan perda tersebut dalam aktifitas bermasyarakat. 

"Nah melalui perda tentang rembuh desa dan kelurahan ini, kita ingin melakukan pencegahan konflik. Rembug desa muncul, karena salah satunya di Lampung Tengah terjadi konflik terbuka baik sosial dan etnik," kata Midi, dihadapan puluhan warga Desa Pujokerto, Kecamatan Trimurjo, Jumat (13/3/2020).

Menurut Midi, pembiayaan rembug desa ini dapat dianggarkan di APBdes karena sudah jelas payung hukumnya. Ia berharap rembug desa ini dapat dilaksanakan setiap bulan sekali walaupun tidak ada konflik yang sedang terjadi. "Kita berharap ini bisa rutin dilakukan meskipun tak ada konflik. Kan tugas kita pencegahan," ucap politisi Demokrat tersebut.

Hadir sebagai narasumber diantaranya, M Asyihin dari Pusat Informasi Kemaslahatan Masyarakat dan Kanit Intel Iptu Iwan Setiawan dari Polsek Trimurjo. Peserta kegiatan ini juga dihadiri oleh seluruh stakeholder yang ada di Desa Pujokerto baik aparat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan serta warga masyarakat sebanyak 80 orang.(PRO2)