Kegiatan Dialog Proyeksi Politik 2020 yang digelar Lampungpro.co dan TVRI Lampung di Novotel Bandar Lampung | Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pesta demokrasi tahun 2019 lalu telah usai, namun masih menyisakan banyak pekerjaan rumah, terutama bagi pihak penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Tahun 2020 mendatang, akan ada lagi pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada), dimana Lampung ada delapan daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Atas dasar tersebut, Lampungpro.co bekerjasama dengan TVRI Lampung menggelar dialog refleksi akhir tahun bertajuk "Proyeksi Politik 2020", di Hotel Novotel Lampung, Kamis (19/12/2019).

Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung Candrawansah, yang menjadi narasumber utama dalam dialog tersebut mengatakan, untuk mengantisipasi tindak kecurangan yang terjadi dalam kontekstasi politik tahun 2020 mendatang, termasuk kerawanan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN). Ia sudah menyurati, pihak Pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini.

"Kita menekan agar tidak adanya pelibatan ASN saat Pemilu 2020 mendatang. Dimana dalam melakukan tugasnya, kita semua mengawasi penemuan pihak pengelenggara yang lalai. Netralitas ASN kita tahu para calon ada kuat untuk gerakkan ASN. Saya sudah menghimbau dan surati pemerintah,dan memberitahu kepada Ketua TP PKK Bandar Lampung dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung agar menjaga netralitas ASN," kata Candra.

Bawaslu Bandar Lampung mencatat, setidaknya dalam politik tahun 2020 mendatang akan ada 4 kerawanan yang harus di antisipasi kedepannya. Selain netralitas ASN ada 3 potensi kerawanan lainnya termasuk netralitas para penyelenggara dan politik uang di masyarakat.

"Berkaitan dengan politik uang, ini menjadi suatu hal yang konsen dalam pencegahan. Dimana tiap pemilihan, masih sering terjadi dan ditemukan dan masyarakat masih mau menerima. Kita galakkan kelurahan anti politik uang, untuk memberikan penyadaran ke masyarakat untuk menolak uang dan jangan pilih calonnya agar masyarakat punya pendidikan politik," ujar Candra.

Selain itu untuk mencegahnya, Bawaslu Bandar Lampung menghimbau kepada para partai politik, untuk turut serta memberikan pencerahan kepada masyarakat. Kerawanan lainnya, dari segi geografis, perlu dilihat di daerah pesisir ada penggerakan massa untuk mendukung calon dengan daerah, dan mempengaruhi secara paksa dalam menentukan pilihan. (FEBRI/PRO2)