Wakil Rektor Universitas Teknokrat Indonesia Dr. H. Mahathir Muhammad, SE., MM., | LAMPUNGPRO.CO/Ist

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Provinsi Lampung memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan energi baru terbarukan. Namun, agar potensi ini dapat dimanfaatkan secara optimal, diperlukan sinergi yang erat antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta.

Pentingnya kolaborasi tersebut menjadi sorotan dalam diskusi publik bertema "Energi dan Investasi: Seimbangkah?" yang digelar oleh PWI Lampung di Hotel Horison Bandar Lampung, Kamis (5/12/2024). Salah satu narasumber, Wakil Rektor Universitas Teknokrat Indonesia, Dr. H. Mahathir Muhammad, S.E., M.M., menekankan bahwa ketersediaan listrik adalah kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di era digital.

Mahathir menjelaskan, kebutuhan listrik di Provinsi Lampung terus meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi dan teknologi. Menurutnya, listrik menjadi tulang punggung utama bagi pengembangan ekonomi digital yang kini merambah hingga ke wilayah perdesaan.

“Internet sudah menjadi kebutuhan masyarakat, bahkan hingga ke desa-desa. Namun, internet tidak bisa berjalan tanpa listrik yang memadai. Oleh karena itu, energi listrik sangat berperan dalam kebangkitan ekonomi masyarakat Lampung,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mahathir mengungkapkan bahwa Universitas Teknokrat Indonesia telah menjadi contoh penerapan best practice dalam mendukung ekonomi berbasis digital. Salah satunya dengan melatih masyarakat tentang pemasaran digital yang memanfaatkan energi baru terbarukan.

“Masyarakat di perdesaan membutuhkan akses listrik yang stabil. Sayangnya, masih ada daerah yang belum teraliri listrik PLN. Dalam kondisi ini, masyarakat perlu diberdayakan untuk menciptakan energi baru terbarukan secara mandiri, seperti energi surya atau tenaga angin, untuk memenuhi kebutuhan mereka,” jelasnya.

Mahathir juga menyoroti tantangan yang dihadapi akademisi dalam pengembangan energi baru terbarukan, khususnya dalam hal regulasi. Ia mengungkapkan bahwa pihak universitas kerap menghadapi kendala perizinan karena pengelolaan energi baru terbarukan masih diperlakukan seperti izin usaha komersial.

“Kami di Universitas Teknokrat Indonesia menghadapi kesulitan dalam memperoleh izin untuk pengembangan energi baru terbarukan. Seharusnya, akademisi diberikan kemudahan untuk melakukan riset dan pengembangan, bukan diperlakukan seperti perusahaan komersial,” tegas Mahathir.

Mahathir menegaskan, kolaborasi antara universitas, pemerintah, dan sektor swasta adalah kunci keberhasilan. “Kita perlu bekerja sama untuk menciptakan inovasi dan mempercepat implementasi energi baru terbarukan di Lampung. Dengan begitu, kita tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan,” tutupnya.

Menanggapi masukan dari Mahathir, Kepala Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung, Sopan Sopian, menyatakan bahwa pemerintah provinsi siap mendukung pengembangan energi baru terbarukan di Lampung. Ia menyebutkan bahwa Lampung memiliki potensi energi panas bumi sebesar 898 MW yang tersebar di 13 lokasi.

“Lampung memiliki target untuk meningkatkan kontribusi energi baru terbarukan sebesar 36% pada tahun 2025 dan 47% pada tahun 2050. Kami juga berupaya untuk memperkuat infrastruktur sektor kelistrikan demi memenuhi kebutuhan energi masyarakat,” kata Sopian.

Sopian menambahkan, sasaran pengembangan energi daerah juga mencakup peningkatan pemanfaatan energi alternatif, seperti tenaga surya, angin, dan biomassa. Dengan komitmen ini, diharapkan Lampung mampu menjadi salah satu daerah terdepan dalam pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia.

Dengan berbagai potensi dan upaya yang telah direncanakan, Provinsi Lampung diharapkan dapat menjadi model pengembangan energi baru terbarukan di tingkat nasional, sekaligus mendukung ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi daerah. (***)