Wakil Ketua III DPRD Kota Bandar Lampung, Wiyadi | Lampungpro.co/Ist

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Pemerintah memutuskan untuk memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Menyikapi hal tersebut, DPRD Kota Bandar Lampung mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) agar lebih kreatif dalam mengelola anggaran dan tidak bergantung sepenuhnya pada dana dari pemerintah pusat.

Wakil Ketua III DPRD Kota Bandar Lampung, Wiyadi, mengatakan Pemkot perlu mencari terobosan agar program yang dijalankan tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pemerintah kota harus kreatif membuat program-program yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi,” ujar Wiyadi, Rabu (8/10/2025).

Contohnya, lanjut Wiyadi, seperti infrastruktur bagaimana mengatasi kemacetan dan jalan-jalan bagus untuk dilalui.

"Kalo jalanan bagus kan orang mau keluar. Dan dengan orang keluar pertumbuhan ekonomi berputar," ujar Wiyadi.

Ia juga menegaskan, pemotongan TKD oleh pemerintah pusat tidak akan menghambat jalannya program yang sudah direncanakan.

“Karena yang dipotong ini sudah ada posnya, bukan anggaran yang bersifat wajib. Jadi, tidak akan terlalu mengganggu,” jelasnya.

Meski demikian, Wiyadi mengingatkan Pemkot agar tidak menjadikan pemangkasan dana tersebut sebagai alasan untuk menaikkan pajak daerah.

“Jangan jadikan pemotongan TKD sebagai alasan menaikkan pajak. Lakukan saja intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, dan yang terpenting tetap fokus pada program kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Selain itu, Wiyadi menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang sehat dan kepastian hukum di daerah.

“Dengan menumbuhkan investasi dan memperbaiki tata kelola, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat, sekaligus mengurangi potensi kebocoran anggaran,” tegasnya. (***)

Editor : Sandy,