Wali Kota Eva Dwiana Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Bandar Lampung | Lampungpro.co/Dok Kominfo Kota Bandar Lampung

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Bandar Lampung dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (24/8/2026).

Rapat paripurna tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam pembahasan Raperda APBD 2026. Forum ini sekaligus menjadi ruang bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung dan DPRD untuk menyatukan pandangan terkait arah kebijakan anggaran dan pembangunan daerah.

Dalam penyampaiannya, Eva Dwiana mengapresiasi berbagai masukan dan pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD.

Ia memastikan seluruh saran tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.

"Insyaallah, seluruh masukan dan saran tersebut akan kami tindak lanjuti dan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Berbagai program yang telah direncanakan diharapkan dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan target pembangunan Kota Bandar Lampung," ujar Eva.

Eva juga menegaskan komitmen Pemkot Bandar Lampung untuk melakukan efisiensi anggaran. Namun, efisiensi tersebut tidak boleh menghambat pembangunan maupun menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

" Dengan adanya efisiensi, pembangunan harus tetap berjalan dan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Menurut Eva, sinergi antara eksekutif dan legislatif diperlukan agar pengelolaan anggaran daerah benar-benar diarahkan pada program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pemkot Bandar Lampung pun akan terus memperkuat kolaborasi dengan DPRD dan seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif, efisien, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Rapat paripurna selanjutnya menjadi bagian dari tahapan pembahasan Raperda APBD 2026 sebelum memasuki proses pembahasan dan penetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.