Para personel Fraksi Partai NasDem DPRD Pesisir Barat saat menyampaikan sikap politik.

KRUI (Lampungpro.co): Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) menyatakan keberatan atas proses penggantian Sekretaris Dewan (Sekwan) L. Maulana yang dinilai menyalahi mekanisme. Proses ini disebut melanggar prinsip kolektif kolegial dalam lembaga legislatif.

Pernyataan itu disampaikan Anggota Fraksi NasDem, Ellya Triskova, menanggapi klarifikasi Ketua DPRD Muhammad Emir Lil Ardi, SH. Ketua DPRD sebelumnya menegaskan tidak pernah dilibatkan atau menandatangani surat rekomendasi pemberhentian Sekwan.

"Kami dari Fraksi NasDem sangat menyayangkan tindakan sepihak dalam penggantian Sekwan," ujar Ellya, Selasa (5/8/2025). Ia menegaskan bahwa persoalan ini menyangkut tata kelola lembaga, bukan sekadar soal siapa yang diganti atau diangkat.

Menurut Ellya, penggantian Sekwan tidak bisa dianggap sebagai urusan administratif belaka. Hal itu juga menyangkut integritas kelembagaan DPRD sebagai representasi rakyat.

"Sesuai Pasal 19 ayat (2) Permendagri Nomor 100 Tahun 2018, pengangkatan dan pemberhentian Sekwan harus disetujui seluruh pimpinan DPRD," kata Ellya. Ia menekankan bahwa persetujuan tersebut bersifat kolektif kolegial, bukan parsial.

Fraksi NasDem, lanjut Ellya, meminta agar prosedur penggantian ditinjau ulang. Pihaknya juga mendesak klarifikasi terbuka dari Wakil Ketua I dan II DPRD yang disebut menandatangani surat rekomendasi tanpa koordinasi dengan Ketua DPRD.

"Kami minta transparansi. Jangan ada manuver politik yang merusak marwah lembaga," tegas Ellya. Ia menambahkan bahwa semua keputusan strategis DPRD harus dibahas bersama, bukan diam-diam.

Hingga berita ini dirilis, belum ada tanggapan resmi dari Wakil Ketua I dan II DPRD Pesisir Barat. (***)

Editor: Amiruddin Sormin, Laporan: Wari