Sosialisasi pengelolaan keuangan daerah Pemkab Mesuji, di Bandar Lampung, Selasa (22/6/2021). LAMPUNGPRO.CO/PEMKAB MESUJI

MESUJI (Lampungpro.co): Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mesuji bersama Kementerian Dalam Negeri RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung menyelenggarakan acara sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implementasinya. Kegiatan tersebut dibuka Bupati Mesuji Saply TH di  Hotel Emersia, Bandar Lampung, Selasa (22/6/2021).

Hadir pada acara itu dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Mesuji Elfianah, Kepala BPKAD Kabupaten Mesuji Olpin Putra, dan diikuti oleh asisten, staf ahli, dan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji. Dalam sambutannya, Bupati Saply mengatakan bahwa setiap daerah wajib mengaplikasikan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 sebagaimana amanat Pasal 280 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tambahnya, Saply juga mengatakan masing-masing perangkat daerah sebagai salah satu entitas pelaporan keuangan daerah yang merupakan bagian dari entitas LKPD yang sangat mempengaruhi pemberian opini dari BPK RI terhadap kecukupan pengungkapan keuangan, sehingga dengan ketaatan kita terhadap pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan, diharapkan mampu meningkatkan nilai audit hasil pemeriksaan yang lebih baik.

Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Sumitro mengatakan, tentang pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kunci keberhasilan penerapan SPIP dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntable untuk mewujudkan budaya malu korupsi dalam pengelolaan APBD.

Editor: Amiruddin Sormin, Laporan: Rosario